Arsip foto - Pekerja menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Kemala Bhayangkari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026). Kementerian Keuangan hingga 9 Maret 2026 telah menggelontorkan anggaran belanja Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG sebesar Rp44 triliun atau setara 13,1 persen dari total alokasi anggaran APBN sebesar Rp335 triliun. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj/pri. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memastikan alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 dapat terserap secara maksimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan bahwa peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bagian dari proses evaluasi pelaksanaan program MBG. Ia juga memaparkan perkembangan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat hingga Mei 2026.
"Pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 menjadi Rp268 triliun, ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG. Dari target 80 juta penerima manfaat, sekarang per Mei 2026 sudah 62 juta, sepertinya tidak lama lagi target 80 juta tercapai," kata Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Baca Juga: Infografik: MBG Dongkrak Ekonomi UMKM, Puluhan Ribu Pelaku Usaha Terlibat dalam Rantai Pasok
Berdasarkan data kinerja BGN per 22 Mei 2026, total anggaran khusus MBG mencapai Rp248,28 triliun atau sekitar 93 persen dari total pagu, dengan realisasi serapan sebesar Rp83,02 triliun atau 33,43 persen. Selain itu, terdapat alokasi untuk kebutuhan operasional non-MBG sebesar Rp7,45 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai serta dukungan sistem tata kelola dan program pemenuhan gizi nasional.
Di sisi pelaksanaan, Badan Gizi Nasional mencatat keberadaan 29.225 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, atau melampaui target awal sebanyak 28.562 unit. Selain itu, sebanyak 14.355 SPPG juga tengah diproses untuk memperluas layanan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ekspansi ini diproyeksikan dapat mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp78,9 triliun.
Secara nasional, program MBG telah menjangkau 62.454.064 penerima manfaat atau sekitar 66,9 persen dari total data induk 86,9 juta jiwa. Rinciannya meliputi 48.350.393 peserta didik, 6.303.775 balita, 2.066.533 ibu menyusui, 868.259 ibu hamil, serta 644.664 santri dengan tingkat keterjangkauan yang bervariasi di setiap kelompok.
Baca Juga: BGN Suspend 1.152 SPPG MBG, Tegaskan Tak Ada Kompromi untuk Pelanggaran Standar
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program, termasuk penangguhan sementara terhadap sejumlah SPPG yang tidak memenuhi standar.
"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan.
Ia juga menambahkan bahwa sejak awal 2025 hingga saat ini, sebanyak 4.581 SPPG dihentikan sementara operasionalnya untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian standar layanan sebagai bagian dari upaya menjaga mutu program secara nasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
