Mendagri Tito Karnavian bersama Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian berfoto bersama-sama anak di Sekolah Rakyat, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (1/8/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Pemerintah pusat bergerak cepat merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan akses pendidikan bagi kalangan prasejahtera. Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), koordinasi intensif dengan pemerintah daerah kini tengah dilakukan untuk menyiapkan lokasi strategis pembangunan proyek Sekolah Rakyat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, langkah taktis yang ditempuh saat ini adalah memaksimalkan penggunaan aset-aset daerah yang masih menganggur. Lahan-lahan yang belum dimanfaatkan tersebut akan diubah fungsinya menjadi pusat penyelenggaraan pendidikan gratis.
Fokus utama dari program ini adalah merangkul anak-anak dari kelompok ekonomi desil satu dan dua, yakni mereka yang berada dalam kondisi miskin atau miskin ekstrem.
"Diharapkan anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat ini yang diambil dari desil 1 dan desil 2, 20 persen rakyat yang miskin atau miskin ekstrem, tidak mampu, itu dipilih khusus untuk mereka agar mereka mendapat pendidikan yang baik, yang layak dan Insya Allah, semoga Tuhan memberkati mereka kemudian ke depan mereka akan lebih maju, lebih baik daripada orang tuanya," ujar Tito, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Pusat Penerangan Kemendagri di Jakarta, Minggu (2/8).
Baca juga:Purbaya Tinjau Sekolah Rakyat di Surabaya, Ajak Siswa Raih Masa Depan Lewat Pendidikan
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh sang Menteri saat menghadiri prosesi peletakan batu pertama Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Sabtu (1/8).
Ke depannya, seluruh bangunan Sekolah Rakyat di Indonesia akan dirancang dengan desain yang seragam. Fasilitas yang disediakan pun dipastikan menunjang kebutuhan belajar secara komprehensif, mulai dari ruang kelas, ruang guru, asrama, hingga lapangan olahraga.
Gagasan besar ini bermula dari kepedulian mendalam Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib anak-anak yang belum tersentuh pendidikan layak. Kepala Negara meyakini bahwa pemerintah wajib hadir mengurus anak-anak telantar, sejalan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya tahu bahwa ini keinginan dari Bapak Presiden dan betul-betul ini ide mungkin dari Bapak Presiden yang setahu saya karena dua faktor utama. Beliau memahami betul keinginan para pendiri negara bangsa Indonesia," tegas Tito.
Baca juga:Purbaya Minta Siswa Sekolah Rakyat Rajin Belajar: Biar Jadi Menteri dan Orang Kaya
Dalam kunjungan kerja di Biak Numfor tersebut, Mendagri turut didampingi oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian. Agenda ini diisi pula dengan penyaluran bantuan sosial berupa 45 paket sembako untuk para guru dan 88 botol minum (tumbler) bagi siswa. Selain itu, dilakukan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara simbolis kepada dua pelajar pemula.
Menutup rangkaian acara, Tri menyisipkan pesan peduli kelestarian lingkungan kepada para siswa. Ia mengajak anak-anak membiasakan pemakaian botol minum isi ulang guna menekan limbah plastik sekali pakai, yang kemudian disempurnakan lewat aksi penanaman pohon bersama seluruh peserta yang hadir.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
