Seskab Teddy Tegaskan Kelebihan Biaya Kunjungan Luar Negeri Prabowo Ditanggung Pribadi

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Teddy menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Prabowo secara pribadi.

Melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin, 1 Juni 2026, Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino dan menyebutnya sebagai pandangan yang disusun secara cermat.

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy.

Menurut Teddy, persoalan biaya kunjungan luar negeri Presiden sebenarnya telah beberapa kali dijelaskan kepada publik. Ia menegaskan bahwa tidak ada tambahan pembiayaan dari negara untuk pengeluaran yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

"Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy. 

Baca Juga: Prabowo: Pembangunan Ekonomi Tidak Boleh Hanya Hasilkan Angka Statistik

Selain soal anggaran, Teddy juga menyoroti jumlah rombongan yang mendampingi Presiden dalam lawatan ke luar negeri. Ia menyebut jumlah delegasi saat ini telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ucapnya.

Teddy juga menjelaskan bahwa jadwal kunjungan luar negeri kepala negara tidak selalu dapat ditentukan jauh-jauh hari karena harus menyesuaikan dinamika global yang berkembang dengan cepat.

"Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," sebutnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Istimewa)

Lebih lanjut, Teddy menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang tengah menghadapi berbagai konflik dan krisis internasional.

"Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya," ujar Teddy.

Menurutnya, lawatan luar negeri yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia. Hubungan tersebut dinilai penting agar Indonesia memiliki jaringan kerja sama yang kuat ketika menghadapi situasi darurat di masa mendatang.

Baca Juga: Prabowo: MBG, Hilirisasi, dan Penguatan Koperasi Jadi Pilar Transformasi Ekonomi Pancasila

"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik," kata Teddy.

Ia menambahkan bahwa kedekatan antar pemimpin negara menjadi bagian penting dari diplomasi modern.

"Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi," imbuhnya.

Penjelasan Teddy disampaikan di tengah sorotan terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Pemerintah menegaskan bahwa lawatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat hubungan internasional dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.