Wihaji Ajak 1.440 Kader TPK Percepat Penurunan Stunting di Aceh Tenggara

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji bertemu dengan 1.440 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, guna memperkuat peran mereka dalam mendampingi keluarga serta mempercepat upaya penurunan angka stunting di daerah tersebut.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026, Wihaji menegaskan bahwa kader TPK memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran utama, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga yang memiliki balita. Karena itu, keberhasilan program pembangunan keluarga sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan para kader di lapangan.

"TPK menjadi ujung tombak pembangunan keluarga, karena berhadapan langsung dengan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Keberhasilan berbagai program pembangunan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan yang dilakukan kader di lapangan," kata Wihaji.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting di Provinsi Aceh pada 2024 mencapai 28,60 persen. Sementara itu, Kabupaten Aceh Tenggara mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 30,9 persen. Capaian tersebut masih berada di atas standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen.

Baca Juga: BKKBN: SDM Tanpa Stunting Jadi Kunci Indonesia Maju 2045

Menurut Wihaji, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan sejak dini. Ia menyebut terdapat empat aspek utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam menekan angka stunting, yaitu pemenuhan gizi yang memadai, pola pengasuhan yang tepat, akses layanan kesehatan yang baik, serta lingkungan yang sehat dengan sanitasi yang layak.

"Terdapat empat faktor utama yang perlu menjadi perhatian, yakni pemenuhan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, akses terhadap layanan kesehatan, serta lingkungan yang sehat dan didukung sanitasi yang memadai," ujar dia.

Keempat faktor tersebut dinilai sangat erat dengan tugas dan tanggung jawab kader TPK. Mereka berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga, mendampingi kelompok sasaran, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk mencegah stunting sejak awal.

Wihaji juga menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat agar program-program pembangunan keluarga dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia meminta seluruh kader lebih banyak turun ke lapangan daripada hanya melakukan pembahasan di ruang rapat.=

Baca Juga: Mendukbangga Wihaji Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah dan Jamban Sehat untuk Keluarga Risiko Stunting di Aceh Tenggara

"Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar. Terjun ke lapangan, cek lapangan seperti apa pelaksanaannya," ucap Wihaji.

Selain penguatan kapasitas kader, pemerintah juga terus mendorong intervensi langsung kepada keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Dalam kesempatan tersebut, disalurkan bantuan melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), berupa renovasi tiga unit rumah yang didukung Bank Syariah Indonesia (BSI) Kutacane serta bantuan pembangunan jamban sehat dari Bank Aceh Syariah KCP Kutacane.

Program Genting merupakan salah satu upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk membantu keluarga berisiko stunting melalui dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kualitas hidup keluarga sekaligus menurunkan prevalensi stunting di Aceh Tenggara.

(Sumber: Antara)