Studi PKJS-UI: Konsumsi Rokok Rumah Tangga Berisiko Cederai Manfaat MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Sebuah penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menyoroti tantangan yang dinilai dapat memengaruhi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Studi tersebut menemukan bahwa sebagian besar anak penerima manfaat program berasal dari rumah tangga yang masih memiliki kebiasaan mengonsumsi rokok.

Temuan tersebut dipaparkan dalam diseminasi hasil penelitian yang digelar di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Peneliti menilai tingginya pengeluaran rumah tangga untuk rokok berpotensi mengurangi alokasi anggaran keluarga untuk kebutuhan pangan bergizi, kesehatan, hingga pendidikan anak.

Di tengah besarnya investasi pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pencapaian tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan sekitar 28,99 persen rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi rokok. Rata-rata pengeluaran untuk produk tersebut mencapai sekitar 11 persen dari total belanja rumah tangga.

Ketua PKJS-UI, Aryana Satrya, menegaskan penelitian tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan Program MBG dengan kebijakan lainnya. Menurutnya, hasil studi justru menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi membutuhkan dukungan lingkungan keluarga yang sehat.

"Program gizi seperti MBG memerlukan dukungan lingkungan rumah tangga yang sehat, termasuk pengendalian perilaku merokok dan alokasi pengeluaran keluarga yang lebih berpihak pada kebutuhan anak," ujar Aryana dalam keterangannya.

Peneliti PKJS-UI Santoso menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah program gizi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan yang diberikan kepada anak. Faktor perilaku konsumsi keluarga dan kondisi lingkungan tempat anak tumbuh juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil yang dicapai.

"MBG memiliki potensi mengurangi pengeluaran rokok rumah tangga, tetapi dampaknya belum signifikan sehingga memerlukan intervensi lanjutan yang lebih komprehensif," kata Santoso.

Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program MBG di dapur SPPG Jebres yang sudah memiliki SLHS di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 8 Oktober 2025. ANTARAFOTO/Maulana Surya/bar (Antara)

Hasil penelitian tersebut mendapat perhatian dari sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir dalam kegiatan diseminasi. Mereka menilai temuan tersebut dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat kebijakan kesehatan, gizi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nani Rohani, menilai keluarga memiliki peran sentral dalam membangun pola hidup sehat.

Menurutnya, kebiasaan merokok di lingkungan rumah tangga dapat memengaruhi kualitas gizi keluarga sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengoptimalkan manfaat Program MBG. Ia juga berpandangan bahwa hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat upaya penurunan prevalensi merokok, termasuk melalui kebijakan kenaikan harga rokok.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi. Ia menilai manfaat Program Makan Bergizi Gratis berisiko tidak optimal apabila anak-anak masih tumbuh di lingkungan yang terpapar asap rokok.

Selain itu, tingginya jumlah perokok usia muda dan besarnya pengeluaran rumah tangga untuk rokok disebut sebagai persoalan serius yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat maupun pembiayaan kesehatan dalam jangka panjang.

Dari sisi ekonomi, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luhur Arief Bima, menilai studi tersebut menunjukkan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengurangi efektivitas sebuah program publik.

Ia menyoroti besarnya biaya sosial dan kesehatan yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok sehingga diperlukan penguatan kebijakan pengendalian rokok secara multisektor, baik melalui instrumen fiskal seperti kenaikan harga rokok maupun kebijakan nonfiskal, termasuk penguatan kawasan tanpa rokok.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Strategi Perpajakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hari Poerna Setiawan, menilai hasil penelitian tersebut memperlihatkan tingginya kerentanan rumah tangga terhadap kebiasaan merokok.

Arsip foto - Pekerja menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Kemala Bhayangkari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026). Kementerian Keuangan hingga 9 Maret 2026 telah menggelontorkan (Antara)

Menurutnya, kenaikan harga rokok masih menjadi salah satu instrumen penting untuk menurunkan keterjangkauan produk tersebut dan menekan tingkat konsumsi. Namun, upaya itu perlu dibarengi dengan pengawasan yang lebih kuat terhadap peredaran rokok ilegal yang masih marak di sejumlah daerah.

Dari sektor pendidikan, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Harnowo Susanto, mengingatkan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi sarana membangun pola hidup sehat bagi peserta didik.

Ia menilai konsumsi rokok di lingkungan keluarga dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan anak. Karena itu, penguatan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta edukasi mengenai bahaya rokok dan vape dinilai perlu terus diperkuat.

Dewan Pakar Gizi Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, turut menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak semata-mata merupakan program penyediaan makanan, tetapi juga bagian dari upaya membentuk perilaku hidup sehat.

Menurutnya, setiap menu yang diberikan melalui MBG juga memiliki fungsi edukatif dalam mengenalkan pola konsumsi yang sehat kepada anak-anak. Namun keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk akses terhadap pangan bergizi dan kondisi lingkungan yang bebas dari paparan rokok.

Secara keseluruhan, penelitian PKJS-UI menyimpulkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan yang disediakan, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan kebiasaan hidup yang mendukung tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, PKJS-UI merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan, antara lain memperkuat skrining paparan rokok di lingkungan rumah dan edukasi bahaya rokok di sekolah, menjadikan MBG sebagai sarana perubahan perilaku melalui kampanye rumah bebas rokok, serta mendorong peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan penyederhanaan struktur cukai guna menekan konsumsi rokok di masyarakat.