Heddy Lugito Sentil Lonjakan Pengaduan, Pemilu 'Brutal', hingga Keinginan Mandiri dari Kemendagri

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI merayakan hari jadinya yang ke-14 dengan penuh refleksi. Dalam sambutannya, Ketua DKPP Heddy Lugito memaparkan berbagai dinamika krusial, mulai dari rekor jumlah pengaduan etik, fenomena pemilu brutal, hingga sinyal kuat agar DKPP segera menjadi lembaga yang mandiri secara penuh.

Dihadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, Heddy mengawali sambutannya dengan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan anggaran dan personel. Namun, ia menyisipkan pesan simbolis mengenai kedewasaan lembaga yang dipimpinnya.

Heddy mengibaratkan DKPP selama ini sebagai anak kos atau anak bungsu di bawah naungan Kemendagri. Ia menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang telah menyiapkan rumah atau kantor baru, namun ia menegaskan bahwa sudah saatnya DKPP lepas dari ketergantungan administratif kementerian.

"Saya kira sudah waktunya DKPP ini sudah menginjak remaja secara usia, sudah waktunya dipisahkan. Jangan lama-lama terlalu disusui, capek juga Pak Menteri menyusui DKPP terus," ucap Heddy Lugito di kantor DKPP RI, 12 Juni 2026.

Satu hal yang menjadi sorotan tajam adalah lonjakan jumlah pengaduan sepanjang tahun pemilu terakhir. Heddy mengungkapkan fakta yang kontradiktif dengan harapan idealnya.

"Sebenarnya keberhasilan DKPP itu bukan makin banyaknya pengaduan, tapi justru makin berkurangnya pengaduan. Tapi faktanya, di periode ini jumlahnya makin banyak. Dalam satu tahun saja ada 678 pengaduan yang masuk," ungkapnya.

Ketegasan DKPP terbukti dari angka pemberhentian tetap. Sebanyak 67 penyelenggara pemilu telah dipecat dalam kurun waktu setahun. Menariknya, Heddy membeberkan bahwa banyak dari sanksi pemecatan tersebut justru merupakan permintaan dari pimpinan KPU atau Bawaslu sendiri untuk membersihkan jajaran mereka yang nakal.

"Ketua KPU mengadukan anak buahnya, 'Udahlah Mas, diberhentikan saja ini kalau sudah nakalnya kebangetan'. Jadi kami berkomunikasi bukan untuk intervensi, tapi untuk menjaga integritas lembaga," sambung Heddy Lugito.

Menanggapi opini yang berkembang mengenai kualitas Pemilu 2024, Heddy tidak menampik adanya pandangan keras dari peserta pemilu. Ia mengutip pernyataan salah satu caleg yang menyebut pemilu kali ini sebagai pemilu paling brutal, namun ia Heddy melihat sisi positif yang harus disyukuri. 

"Meskipun dibilang brutal oleh peserta yang tidak terpilih, nyatanya tidak terjadi gejolak sosial yang besar. Tidak terjadi chaos seperti tahun 2019. Ini artinya penyelenggara kita makin ke sini makin tertib dalam menjalankan prosedur," tegasnya.

Terkait wacana inovasi pemilu ke depan, Heddy menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan e-voting dalam waktu dekat. Ia menilai realitas sosial di Indonesia, termasuk angka buta huruf di kantong-kantong tertentu, masih menjadi kendala besar yang bisa memicu kecurangan baru. Sebagai solusi untuk daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang tinggi, Heddy justru mendukung gagasan Mendagri mengenai Pilkada Asimetris.

"Saya lebih cenderung pada pilihan Pak Tito. Kita bikin pemilihan asimetris. Mana yang layak Pilkada langsung, mana yang lewat DPRD. Terutama untuk daerah seperti Papua yang mungkin belum mampu melakukan pemilihan secara langsung sepenuhnya," urainya.

Meski penuh tantangan, kredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia nyatanya mulai dilirik internasional. Heddy melaporkan bahwa beberapa negara, termasuk Timor Leste, telah berkunjung ke DKPP untuk "menyontek" sistem penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

"Tidak perlu kita meniru negara lain, biar negara lain meniru kita. Kita punya kondisi sosial politik yang unik dan sistem penegakan etik ini adalah benteng marwah demokrasi kita," tutup Heddy.

Di usianya yang ke-14, DKPP berkomitmen untuk terus gencar melakukan sosialisasi pencegahan melalui kerja sama dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia mulai dari Universitas Sriwijaya di barat hingga Universitas Hasanuddin di timur agar pelanggaran etik dapat ditekan di masa depan.