Abdul Mu’ti dan Prabowo Subianto (Gerindra)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk program revitalisasi lebih dari 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Selain membahas percepatan revitalisasi sekolah, pertemuan itu juga menyoroti pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program revitalisasi sekolah tahun 2025 telah mencapai target 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di berbagai daerah.
Untuk tahun 2026, pemerintah bersama DPR telah menyetujui anggaran Rp14 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah menambahkan target revitalisasi terhadap 60.000 sekolah lainnya, sehingga total sekolah yang akan diperbaiki mencapai 71.744 satuan pendidikan.
Program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Tak hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan, program revitalisasi sekolah juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Menurut Abdul Mu’ti, sistem pelaksanaan yang menggunakan mekanisme swakelola memungkinkan setiap sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan. Model ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026 (Setpres)
"Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," ujar Abdul Mu’ti.
Program revitalisasi sekolah mendapat respons positif, terutama dari masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Banyak sekolah yang selama puluhan tahun mengalami keterbatasan infrastruktur kini mulai mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan agar seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang sama, tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga mulai mengembangkan program Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai pusat pendidikan unggulan berstandar tinggi. Program ini dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang menghadirkan sistem pendidikan berkualitas dengan standar nasional yang terintegrasi.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari sejumlah usulan yang masuk, sebanyak 36 lokasi telah melalui proses seleksi.
Tahun ini, lima sekolah akan mulai beroperasi menggunakan fasilitas milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, satu sekolah akan dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta sembilan sekolah baru akan dibangun di daerah yang telah lolos seleksi.
Melalui percepatan revitalisasi puluhan ribu sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang paling penting bagi kemajuan bangsa.
Pemerintah berkomitmen menghadirkan lingkungan belajar yang aman, modern, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok negeri. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
