PDIP Bantah Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dekat dengan Partainya

Ntvnews.id, Jakarta - Aliansi BEM Bersatu menuding mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto, terafiliasi dengan PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, mobil Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo disebut milik dari besan purnawirawan jenderal TNI yang dekat dengan PDIP.

Selain itu, unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri Tiyo, turut diikuti oleh sosok yang disebut dekat dengan PDIP.

Lantas, apa kata PDIP?

"Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode 'cocokologi' yang sangat dipaksakan. Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa," ujar politikus PDIP Guntur Romli, Rabu, 17 Juni 2026.

Guntur menyoroti sejumlah hal terkait konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Pertama, dirinya menilai tuduhan keterlibatan PDIP dalam aksi demo MBG sangat dipaksakan.

BEM Bersatu sebelumnya menyebut kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang terkait dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Siti disebut merupakan adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, besan Andika.

"Faktanya, Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan," tutur Guntur.

"Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir yang nyata," imbuhnya.

Ia mengaskan PDIP sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi terkait program MBG. PDIP, kata Guntur, juga tak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut.

"Ada pun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa," kata Guntur.

Ia mengatakan PDIP selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Mahasiswa, terangnya, memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah, termasuk program MBG, tanpa harus dicap sebagai 'alat politik' pihak tertentu.

"Tuduhan murahan dari 'BEM Bersatu' yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa 'ditunggangi' atau 'disusupi' oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa," tutur Guntur.

Ia mendesak Aliansi BEM Bersatu untuk berhenti menyebarkan narasi dan spekulatif yang tidak berbasis data valid. Ia mengajak masyarakat debat substansi dan adu gagasan yang sehat.

"Banyak bantahan dari organisasi kampus asal terhadap individu yang tergabung di BEM Bersatu, jadi mereka bukan mahasiswa tapi MAHASEWA. PDI Perjuangan difitnah mahasewa yang menamakan dirinya BEM Bersatu," tandasnya.