Kim Jong Un Tegaskan Percepatan Modernisasi Militer Korut, Seperti Apa?

Ntvnews.id, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan kekuatan militer negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap langkah modernisasi militer yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat di kawasan Semenanjung Korea.

Pyongyang hingga kini masih menghadapi berbagai sanksi internasional terkait program nuklirnya. Sementara itu, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena konflik 1950–1953 hanya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata tanpa perjanjian damai resmi.

Dalam pidatonya pada rapat pleno Partai Buruh Korea yang berlangsung selama tiga hari dan berakhir Senin, 22 Juni 2026 waktu setempat, Kim Jong Un menekankan pentingnya percepatan pembangunan kapasitas pertahanan negara. Agenda tersebut juga membahas langkah Korea Selatan yang dinilai semakin terbuka dalam memperkuat kemampuan militernya.

"Kamerad Kim Jong Un dalam pidato penutupnya menegaskan kembali pendirian kebijakan teguh Partai dan negara kita untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional lebih cepat," demikian seperti dikutip kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA).

Baca Juga: Pelatih Meksiko Akui Susah Payah Kalahkan Korea Selatan

Pernyataan itu muncul dalam rapat pleno Partai Buruh Korea yang dipimpin langsung oleh Kim Jong Un, di mana para pejabat senior negara tersebut melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan strategis.

"AS dan ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel) terus mendorong kepemilikan kapal selam nuklir oleh ROK, sembari semakin terang-terang dalam upaya penguatan dan modernisasi angkatan bersenjata di kawasan tersebut," kata Kim Jong Un dalam rapat pleno, seperti dikutip KCNA.

Ilustrasi - Uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasongpho-17 milik Korea Utara, yang disiarkan kantor berita Korea Utara KNA, Jumat (25/3/2022). ANTARA/Korean Central News Agency/Handout via Xinhua/tm/am. (Antara)

Menanggapi perkembangan tersebut, KCNA melaporkan bahwa Kim Jong Un menegaskan tekad Korea Utara untuk mempercepat langkah dalam "memperluas dan memperkuat lebih lanjut daya pencegahan yang kuat dan benar-benar dapat diandalkan untuk pertahanan diri".

Terkait program nuklir, KCNA menyebut rapat pleno tersebut "dengan suara bulat mengakui" bahwa status Korea Utara sebagai negara nuklir merupakan "cara yang paling tepat dan unik untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi".

Pyongyang berulang kali menyatakan diri sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah sejak pertemuan puncak tahun 2019 antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, di Hanoi, Vietnam. Pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan akibat perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup denuklirisasi dan pencabutan sanksi.

Pada awal bulan ini, adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, kembali menegaskan bahwa kebijakan nuklir Korea Utara merupakan "garis tanpa sikap mundur". Ia juga menekankan bahwa rezim Pyongyang tidak memiliki niat untuk melepaskan arsenal nuklir yang dimilikinya.

Di sektor ekonomi, rapat pleno Partai Buruh Korea turut menyatakan "dukungan penuh dan persetujuan terhadap rencana untuk sepenuhnya merenovasi area-area tambang batu bara di seluruh negeri".

Menurut KCNA, Kim Jong Un juga menyerukan "penghapusan ketertinggalan yang telah berlangsung selama berabad-abad yang masih ada di industri batu bara", sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang ekonomi Korea Utara.