Cari Masukan Untuk UU, DPR-Pemerintah ke China

Ntvnews.id, Jakarta - Perwakilan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengunjungi China. Kunjungan kerja ini guna menggali masukan dan mempelajari ekosistem data demi mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

"Kedatangan kami merupakan undangan dari Bappenas terkait penyusunan RUU Satu Data Indonesia. Kita belajar dari pengalaman karena selama ini pengelolaan data kita seperti gali lubang tutup lubang. Akibatnya, kita tidak memiliki data yang valid, padahal data tersebut sebenarnya ada di depan mata kita," ujar Ketua Baleg DPR Bob Hasan, Kamis, 25 Juni 2026.

Bob mengungkapkan, pemerintah China telah memproyeksikan pengelolaan data jauh ke depan. Menurut dia, hal itu dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun tata kelola data yang bernilai tinggi.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

Saat ini, pembahasan RUU SDI telah memasuki Bab XIII mengenai penyelesaian sengketa, setelah sebelumnya Panitia Kerja (Panja) DPR menyelesaikan pembahasan materi terkait partisipasi masyarakat, pengawasan, akuntabilitas, pendanaan, hingga mekanisme berbagi pakai data antarinstansi.

Sementara, Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan RUU SDI merupakan inisiatif murni dari Baleg DPR. Upaya ini dinilai merupakan sejarah baru bagi Indonesia untuk memiliki satu acuan data yang tunggal sejak momentum Sumpah Pemuda.

Menurut Febrian, urgensi RUU ini tinggi mengingat kondisi data di Indonesia saat ini terlalu banyak, ego sektoralnya kuat, dan tidak ada wadah integrasi.

"Kementerian Sosial memiliki data sendiri untuk bantuan sosial, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri juga mengampu datanya sendiri tanpa adanya sinkronisasi. Itu masalah," jelas Febrian.

Bappenas mencatat, hampir 60% data di Indonesia saat ini tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena ketiadaan ekosistem data yang padu.

"China memiliki satu sistem yang sedemikian maju, dan kami ingin belajar dari mereka. Masalah kita saat ini bukan pada substansi, melainkan pada ekosistemnya," kata Febrian.

Selain mempelajari tata kelola data, delegasi Indonesia juga memanfaatkan kunjungan ini untuk meninjau China International Supply Chain Expo (CISCE) dan menyambangi Beijing University of Chinese Medicine (BUCM).

Melalui kunjungan ini, delegasi mendalami cara China mengintegrasikan pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional. Febrian mengakui Indonesia masih kekurangan ekosistem pendukung untuk obat tradisional, seperti standar riset medis modern, edukasi, regulasi, hingga sistem jaminan asuransi kesehatan.