Mendagri dorong penguatan kewenangan BNPP untuk percepat pembangunan perbatasan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diberikan kewenangan yang lebih kuat dan bersifat imperatif dalam mengoordinasikan berbagai persoalan di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain.

Menurut Tito, pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara. Ia menilai daerah perbatasan yang maju, sejahtera, dan memiliki masyarakat dengan semangat nasionalisme tinggi akan lebih sulit dipengaruhi maupun diinfiltrasi pihak luar.

"Negara kita kan negara yang perbatasannya saya sampaikan kompleks. Kenapa? Karena negara kepulauan terbesar," kata Tito usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara itu, di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan tujuh negara lainnya.

Baca Juga: BNPP Sepakat Percepat Pembukaan Perlintasan Temajuk-Telok Melano, Target Operasional Agustus 2026

Menurut dia, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengawasan terhadap wilayah perbatasan, terutama pulau-pulau terluar, menjadi tantangan yang tidak sederhana. Kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara yang memiliki konektivitas daratan luas seperti China, India, maupun Amerika Serikat.

"Kita kan berbasis archipelago, kepulauan. Enggak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kompleksitas kita," kata dia.

Karena itu, Tito menilai BNPP perlu diperkuat agar mampu mengoordinasikan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah secara lebih efektif. Dengan kewenangan yang lebih besar, BNPP diharapkan dapat mengorkestrasi berbagai program percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

"Ini salah satu apa, amanat perintah dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan," kata dia.

Baca Juga: Mendagri: Parade Tenun Belu Dorong Pariwisata dan Bangkitkan Ekonomi Daerah

Selain memperkuat BNPP, Tito juga mengusulkan kepada DPR RI agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan. Menurutnya, keberadaan Pansus akan melibatkan seluruh komisi di DPR RI untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi wilayah perbatasan secara lebih menyeluruh. Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait isu tersebut.

"Otomatis penyelesaian masalah-masalah yang tadi, masalah jalan, masalah logistik, masalah perbatasan, sengketa misalnya, pembangunan pasar, pembangunan macam-macamlah, sekolah, pendidikan ya. Itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika Pansus yang mengumpulkan," katanya.

(Sumber: Antara)