Pengamat Desak Investigasi Independen Kematian Lima Calon Manager KDMP

Ntvnews.id, Jakarta - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Bela Negara dan Manajerial calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus menjadi alarm serius bagi pemerintah.

Para korban, yang merupakan warga sipil calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), meninggal dunia dalam kurun waktu 9 hari (17–26 Juni 2026) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di sejumlah satuan TNI.

Menurutnya, ketika warga sipil meninggal dalam program resmi negara, respons yang dibutuhkan tidak cukup berupa evaluasi internal, melainkan investigasi independen terhadap seluruh sistem penyelenggaraan pelatihan.

"Lima nyawa hilang dalam program yang diselenggarakan negara. Ini bukan persoalan teknis biasa. Yang harus diperiksa bukan hanya penyebab medis setiap korban, tetapi apakah proses seleksi kesehatan, desain latihan, standar keselamatan, kesiapan tenaga medis, hingga rantai komando sudah bekerja sebagaimana mestinya. Negara memiliki kewajiban hukum memastikan setiap peserta pulang dalam keadaan selamat," kata Hardjuno, Senin, 29 Juni 2026.

Baca Juga: Mazraoui Sebut Kemenangan atas Belanda Pengakuan Besar Bagi Maroko

Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis, 25 Juni 20 (Antara)

Informasi terkini, para korban meninggal akibat cardiac arrest (henti jantung), heat stroke, tuberkulosis, dan pneumonia dengan komplikasi.

Lebih lanjut, Hardjuno menilai pengalaman negara maju menunjukkan bahwa setiap kematian dalam pelatihan negara selalu direspons dengan standar akuntabilitas yang tinggi.

Di Singapura, kematian satu prajurit akibat heat stroke pada 2018 langsung diikuti penghentian sementara seluruh latihan, penyelidikan independen, hingga proses hukum terhadap personel yang dinilai lalai.

Sementara di Inggris, kematian tiga tentara cadangan saat latihan berujung pada sanksi institusional terhadap Kementerian Pertahanan karena dinilai gagal mengelola risiko keselamatan peserta.

"Kalau satu kematian saja di Singapura memicu penyelidikan berlapis, sementara tiga kematian di Inggris menghasilkan sanksi terhadap institusi, maka Indonesia tidak boleh menganggap lima kematian sebagai risiko yang biasa. Justru semakin besar jumlah korbannya, semakin tinggi pula kewajiban negara untuk membuka proses investigasi secara transparan," ujarnya.

Baca Juga: Kemhan Hentikan Program Latsarmil untuk Peserta SPPI, Ubah Konsep Pelatihan

TNI AL jelaskan rutinitas manajer koperasi selama latsarmil di Marinir Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Mera (Antara)

Desakan penghentian sementara program juga datang dari anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. Ia meminta Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan latihan SPPI dan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, meninggalnya lima calon pengelola Koperasi Merah Putih merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap enteng.

Hardjuno mengatakan pemerintah perlu segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur di luar penyelenggara, membuka hasil pemeriksaan kepada publik dan keluarga korban, serta mengevaluasi kembali kurikulum pelatihan karena peserta SPPI merupakan warga sipil yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi, bukan prajurit.

"Disiplin dan pembentukan karakter tetap penting, tetapi keselamatan peserta adalah batas yang tidak boleh dikompromikan. Tidak ada target program negara yang lebih berharga daripada nyawa warga negaranya," katanya.