Junta Myanmar Tolak Permintaan ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Ntvnews.id, Naypyidaw - Pemerintah junta militer Myanmar menolak permintaan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan pemimpin sipil yang digulingkan dalam kudeta, Aung San Suu Kyi, pada Selasa, 30 Juni 2026. Penolakan tersebut disampaikan dengan alasan bahwa Suu Kyi saat ini masih menjalani status tahanan rumah dan proses hukum yang berlaku.

Dilansir dari AFP, Rabu, 1 Juli 2026, Juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Khaing Khaing Soe, menjelaskan bahwa Aung San Suu Kyi tidak dapat menerima kunjungan dari perwakilan internasional karena masih menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

"Aung San Suu Kyi telah diproses sesuai hukum dan sedang menjalani hukuman," kata juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Khaing Khaing Soe, kepada wartawan di Naypyidaw.

"Karena itu, ia tidak diizinkan bertemu dengan perwakilan internasional," ujarnya.

Myanmar terjebak dalam konflik berkepanjangan sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang saudara yang hingga kini masih berlangsung di berbagai wilayah negara itu.

Setelah lima tahun memimpin pemerintahan militer, pemimpin junta Min Aung Hlaing pada tahun ini melepaskan posisinya sebagai panglima angkatan bersenjata untuk menduduki jabatan presiden setelah pelaksanaan pemilu yang menuai kritik karena berlangsung secara terbatas dan tidak melibatkan partai politik yang dipimpin Suu Kyi.

Pada akhir April lalu, Min Aung Hlaing mengumumkan bahwa Suu Kyi yang kini berusia 81 tahun dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah. Namun, sejumlah pengamat menilai langkah tersebut lebih merupakan upaya simbolis untuk memperbaiki citra pemerintah militer yang masih dianggap represif.

Sejak kudeta terjadi, ASEAN telah membatasi partisipasi Myanmar dalam berbagai forum tingkat tinggi organisasi tersebut. Meski demikian, Filipina yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN menyambut positif pemindahan Suu Kyi ke tahanan rumah dan meminta agar utusan khusus ASEAN diberikan "akses singkat" untuk menemuinya.

Suu Kyi sendiri telah lama tidak muncul di hadapan publik dan saat ini menjalani hukuman penjara dengan durasi yang tidak dijelaskan secara rinci. Berbagai organisasi hak asasi manusia menilai sejumlah dakwaan yang dikenakan terhadap peraih Nobel Perdamaian tersebut merupakan tuduhan yang direkayasa.

"Baru setelah masa hukumannya selesai, kemungkinan ia bisa memperoleh izin," kata Khaing Khaing Soe dalam konferensi pers pertama Kantor Presiden sejak pemilu digelar.

Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Filipina belum memberikan tanggapan terkait penolakan Myanmar terhadap permintaan ASEAN tersebut.

Baca Juga: Inflasi Myanmar Tembus 24,6 Persen, Krisis Energi dan Konflik Berkepanjangan Kian Menekan Warga

Sejak 2021, ASEAN secara konsisten melarang Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi sebagai bentuk tekanan terhadap junta militer. Namun, organisasi regional itu belum mampu mencapai kemajuan signifikan dalam pelaksanaan konsensus lima poin yang bertujuan mengakhiri konflik melalui dialog nasional yang melibatkan seluruh pihak.

Sejumlah analis menilai kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN terkait Myanmar mulai mengalami perpecahan. Sebagian negara anggota mendorong pemanfaatan sejumlah langkah kompromi yang dilakukan Myanmar sebagai pintu masuk untuk mengembalikan negara tersebut ke forum ASEAN.

Di sisi lain, beberapa negara anggota lainnya tetap mempertahankan pendekatan yang lebih tegas terhadap pemerintahan junta militer.

Para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan di Manila pada akhir bulan mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Myanmar akan diundang untuk menghadiri forum tersebut.

"Jika kami diundang, kami akan hadir," kata Khaing Khaing Soe.