Ilustrasi- Bendera Prancis (Antara)
Ntvnews.id, Paris - Serangkaian dugaan kasus kekerasan seksual dan fisik yang terjadi di sekolah dasar serta tempat penitipan anak di Prancis kembali menyoroti persoalan mendasar dalam sistem pengawasan dan perekrutan tenaga pendamping anak. Meski para politikus menjanjikan reformasi, sejumlah pakar menilai langkah yang diusulkan masih belum menyentuh akar persoalan.
Dilansir dari DW, Kamis, 2 Juli 2026, menyebut sejak 8 April 2026, seorang ibu bernama Charlotte, yang identitas aslinya disamarkan untuk melindungi putranya, mengaku hidup dalam kondisi emosional yang sulit digambarkan. Namun, menurutnya, perasaan mati rasa justru menjadi cara untuk bertahan menghadapi situasi yang dialami keluarganya.
Pada hari itu, putranya yang berusia empat tahun mengungkapkan bahwa dirinya diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang staf pendamping sekolah bernama Ryan. Dugaan peristiwa tersebut terjadi di Sekolah Dasar Gustave Bienvetu di Colombes, wilayah pinggiran Paris.
"Awalnya, saya pikir saya salah paham. Rasanya tidak terbayangkan hal seperti ini bisa terjadi pada anak saya. Ketika akhirnya saya sadar apa yang terjadi, rasanya seperti langit runtuh menimpa saya," kata Charlotte kepada DW.
Charlotte bersama suaminya kemudian melaporkan dugaan kejadian tersebut kepada pihak sekolah dan pemerintah kota setempat. Tak lama setelah laporan diterima, staf pendamping yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara.
Dugaan Keterlambatan Respons Otoritas
Meski demikian, Charlotte menilai respons dari pihak berwenang tidak dilakukan dengan cukup cepat.
"Menurut hukum, kantor wali kota seharusnya segera melapor ke kejaksaan, tetapi mereka baru melakukannya dua minggu kemudian," katanya. Ia menambahkan, keluarga lain di sekolah itu juga seharusnya segera diberi tahu.
"Karena itu tidak dilakukan, kami mengajukan laporan atas dugaan kekerasan seksual dan memberi tahu orang tua lain tentang apa yang terjadi," kata Charlotte.
Setelah kasus tersebut terungkap, dua keluarga lainnya turut mengajukan laporan terhadap Ryan. Salah satunya terkait dugaan tindakan mempertontonkan diri secara seksual, karena anak mereka diduga menyaksikan insiden yang melibatkan putra Charlotte. Sementara itu, seorang anak lainnya juga melaporkan dugaan kekerasan seksual oleh staf pendamping yang sama.
Pemerintah kota membantah tuduhan adanya keterlambatan penanganan. Dalam keterangan melalui surat elektronik kepada DW, pihak kantor wali kota menyatakan, "Kejaksaan diberi tahu setelah waktu yang tidak bisa dipersingkat, karena laporan harus disusun secara adil dan tepat." Mereka juga menyebutkan bahwa dukungan telah diberikan kepada keluarga yang terdampak.
Baca Juga: Purbaya Singgung Singapura di Balik Isu Patriot Bond Jadi Celah Cuci Uang
Namun, Anne, salah satu pendiri kelompok advokasi SOS Periscolaires yang mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dasar dan tempat penitipan anak, mengatakan bahwa lambatnya respons otoritas merupakan pola yang berulang di berbagai wilayah Prancis.
"Ini pola yang berulang. Kami melihatnya dalam banyak dari lebih 500 kasus kekerasan seksual atau fisik yang kami catat sejak organisasi kami berdiri pada 2021," katanya kepada DW.
Sistem Perekrutan Dinilai Menjadi Celah
Anne menilai sistem perekrutan staf pendamping sekolah di Prancis memiliki banyak kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual.
"Staf nonpengajar dikelola oleh kantor wali kota atau perusahaan eksternal. Dalam kasus yang kedua, yang menurut kami mencakup sekitar 40%, petugas pendamping anak di area bermain tidak wajib mendapat pelatihan dan riwayat kriminal mereka tidak harus diperiksa," jelasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya tingkat upah yang menyebabkan sektor tersebut kesulitan menarik tenaga kerja berkualitas.
Pandangan serupa disampaikan Jean-Michel Bocquet, akademisi bidang ilmu pendidikan dari University Sorbonne Paris Nord dan Catholic University of Paris.
"Dalam skema itu, staf pendamping cukup mengikuti pelatihan empat minggu, yang awalnya dibuat untuk pendamping perkemahan musim panas," katanya kepada DW.
"Bagaimanapun, menurut penelitian kami, profil yang lebih disukai untuk pekerjaan ini adalah laki-laki yang berwibawa dan punya selera humor, bukan perempuan yang berempati. Itu meningkatkan peluang masuknya predator seksual ke pekerjaan ini," kata Bocquet.
Sosiolog dari University of Tours, Jerome Camus, menilai persoalan tersebut semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
"Reformasi sekolah pada 2013 memperpendek jam belajar dan memperpanjang waktu di luar pelajaran. Akibatnya, kini kami membutuhkan 2 juta staf pendamping, bukan 1 juta," jelasnya.
"Selain itu, hingga 1980-an, waktu luang di sekolah dimaksudkan untuk memberi anak-anak akses ke kegiatan budaya. Waktu itu dipandang sebagai ruang kebebasan. Sekarang, tugas staf nonpengajar sering kali hanya mengawasi anak-anak. Artinya, kualifikasi yang dibutuhkan menjadi sangat minim."
Kasus di Paris Picu Sorotan Nasional
Ilustrasi anak membaca/belajar. (Pixabay)
Dugaan perlakuan buruk oleh staf pendamping sekolah mulai menjadi perhatian nasional sejak September 2025, ketika sejumlah kasus serupa terungkap di Paris, tempat berbagai media nasional berkantor.
Kantor Kejaksaan Paris menyatakan kepada DW bahwa laporan dugaan pelecehan oleh staf nonpengajar meningkat tajam sejak saat itu, dengan jumlah kasus yang kini telah melampaui 100 laporan.
Sejumlah perkara saat ini tengah diproses di pengadilan. Sementara itu, SOS Periscolaires mencatat setidaknya terdapat 70 pengaduan resmi terhadap staf pendamping sekolah di berbagai wilayah Prancis.
Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire, yang mulai menjabat pada Maret lalu, mengungkapkan bahwa lebih dari 130 petugas pendamping anak telah dinonaktifkan sementara sejak awal 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang terkait dugaan kekerasan seksual.
Gregoire juga mengumumkan paket reformasi senilai 20 juta euro yang mencakup audit sistem secara menyeluruh, peningkatan pelatihan dan pemeriksaan latar belakang, pembaruan mekanisme pelaporan, serta penguatan dukungan terhadap keluarga korban. Program tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada musim gugur tahun ini.
Di tingkat nasional, sejumlah rancangan undang-undang juga tengah dipersiapkan dan dibahas di parlemen, terutama terkait penguatan sistem pemeriksaan latar belakang.
"Staf yang bekerja dengan anak-anak seharusnya diperiksa melalui basis data nasional yang menunjukkan apakah mereka pernah dinyatakan bersalah melakukan perlakuan buruk terhadap anak, atau apakah mereka pernah menjadi subjek penyelidikan," kata Sylvain Maillard, anggota parlemen dari partai pemerintah Renaissance, kepada DW.
Seruan Perombakan Menyeluruh
Meski demikian, Bocquet menilai reformasi yang diusulkan masih belum cukup komprehensif.
"Bahkan rencana Paris masih terlalu samar. Staf non-pengajar perlu kualifikasi yang jelas dan mendalam, agar mereka bisa mengenali tanda-tanda ketika rekan kerja menunjukkan perilaku yang tidak pantas," tegasnya. Ia menambahkan, program pelatihan luas harus diterapkan di tingkat nasional.
"Kita juga perlu membuat ruang aman khusus di setiap lembaga, tempat anak-anak bisa bicara."
Sementara itu, Charlotte mendesak adanya reformasi sistem secara menyeluruh di tingkat nasional.
"Staf pendamping harus dibayar dengan layak dan selalu bekerja berdua saat menjaga anak-anak. Pihak berwenang juga perlu memasang kamera di koridor sekolah untuk mengawasi apa yang terjadi," katanya.
"Orang tua juga harus mendapat informasi yang lebih baik tentang cara mengenali kemungkinan tanda-tanda kekerasan," tambah Charlotte.
Kasus yang menimpa putranya yang kini berusia empat tahun diperkirakan akan mulai disidangkan dalam beberapa bulan mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
