Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan selepas pertemuan terbatas di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 sebagai upaya meningkatkan ketepatan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan koordinasi antara Kemensos dan BPS dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan optimal.
"DTSEN sebagai pedoman untuk menyalurkan bansos makin akurat. Meskipun masih perlu untuk dilakukan konsolidasi, khususnya dengan pemerintah daerah agar data kita semakin sesuai dengan kenyataan," kata dia dalam konferensi pers usai bertemu Kepala BPS di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Menurut Saifullah, data kemiskinan terus mengalami perubahan karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Kemensos Coret 11.000 Penerima Bansos yang Main Judol di Triwulan Pertama 2026
Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan pembaruan data secara rutin agar bantuan sosial tidak salah sasaran, termasuk kepada penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah tempat tinggal.
Ia menjelaskan program bantuan sosial pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini ditujukan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat.
Sebelumnya, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menetapkan sebanyak 475.821 keluarga baru sebagai penerima PKH dan BPNT pada penyaluran triwulan II 2026. Mereka menggantikan penerima sebelumnya yang telah lulus dari kategori penerima bantuan karena kondisi ekonomi membaik, meninggal dunia, atau teridentifikasi sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, maupun anggota legislatif.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses sinkronisasi dan koordinasi untuk finalisasi DTSEN versi 3 tahun 2026 memang dijadwalkan rampung pada awal Juli.
Baca Juga: Dampingi PM India Beribadah di Prambanan, Sikap Toleransi Prabowo Dipuji Warganet
Selain melakukan pembaruan data, BPS bersama Kemensos juga akan menghadirkan layanan khusus bernama "Cek DTSEN" yang memungkinkan masyarakat maupun mahasiswa melakukan pemutakhiran data secara mandiri, terutama terkait perubahan status desil.
"Kami menyepakati akan menyediakan channel untuk percepatan masyarakat ataupun mahasiswa bisa melakukan pemutakhiran DTSEN dengan melalui channel Cek DTSEN," ujar Amalia.
Pada kesempatan yang sama, BPS juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun. Hingga saat ini, pendataan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 30 persen, sementara pendataan rumah tangga telah melampaui 20 persen dari total sasaran.
BPS mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui prinsip TIR, yakni menerima petugas sensus di rumah, mengisi data secara benar, serta tidak khawatir karena kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang.
"Tentunya tadi kami masih terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka finalisasi DTSEN versi 3 2026," kata Amalia.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
