Ilustrasi Kapal China dan Filipina Alami Tabrakan di Wilayah Sengketa (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah Filipina dan China saling menyalahkan atas insiden yang terjadi di Second Thomas Shoal pada Senin, 20 Juli 2026.
Manila menuding personel Penjaga Pantai China melakukan tindakan kekerasan terhadap awak Angkatan Laut Filipina saat mendekati BRP Sierra Madre, kapal perang yang telah lama dikandaskan dan dijadikan pos militer Filipina di wilayah tersebut.
Militer Filipina menyebut kapal Penjaga Pantai China yang membawa delapan personel mendekati BRP Sierra Madre untuk mengambil foto dan merekam video. Ketika dua kapal karet Filipina berusaha menghalau mereka, situasi berubah menjadi bentrokan.
Dilansir dari AFP, Rabu, 22 Juli 2026, personel China "bereaksi dengan keras dan agresif dengan memukul personel angkatan laut Filipina menggunakan tongkat kayu."
Filipina kemudian mendesak Beijing menghentikan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional.
"Kami menyerukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat, Penjaga Pantai Cina, termasuk milisi maritimnya, untuk menghentikan tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menyesatkan di Laut Filipina Barat serta mematuhi Putusan Arbitrase 2016 yang menegaskan hak maritim sah Filipina berdasarkan hukum internasional."
Baca Juga: Topan Bavi Terjang Asia Timur, Longsor di Filipina Tewaskan 15 Orang
Di sisi lain, Penjaga Pantai China membantah tuduhan tersebut. Beijing mengeklaim kapal Filipina mengabaikan peringatan, melakukan manuver berbahaya mendekati kapal patroli China, bahkan menjadi pihak yang lebih dahulu melakukan penyerangan.
"Personel Filipina terlebih dahulu menggunakan dayung, tongkat kayu, dan peralatan lainnya untuk menyerang secara agresif petugas penegak hukum Cina."
Pemerintah China juga menuduh Filipina telah memutarbalikkan fakta dan menyebarkan tuduhan yang tidak benar terkait insiden tersebut. Pada Selasa (21/7), Kementerian Luar Negeri China memanggil Duta Besar Filipina untuk menyampaikan protes resmi atas apa yang disebut sebagai "provokasi dan serangan yang disengaja" oleh Manila di Ren'ai Reef, sebutan Beijing untuk Second Thomas Shoal.
Insiden itu memicu kecaman dari sejumlah negara sekutu Filipina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam tindakan China yang dinilai membahayakan personel Angkatan Laut Filipina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan, "Amerika Serikat mengecam tindakan Cina yang berbahaya dan agresif terhadap personel angkatan laut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026 dan menyerukan agar Cina segera menghentikan tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan."
Ia menambahkan bahwa pola tindakan Beijing selama ini terus mengganggu stabilitas kawasan.
"Pola provokasi Cina terhadap operasi maritim Filipina yang sah merusak perdamaian dan stabilitas kawasan serta bertentangan dengan komitmen Cina untuk menyelesaikan sengketa secara damai."
Australia turut menyampaikan kecaman. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut tindakan China sebagai "perilaku yang membahayakan dan mengganggu stabilitas."
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Filipina menilai aksi kekerasan terhadap personel militernya sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima" dan menegaskan perlunya langkah diplomatik.
Filipina menyatakan Second Thomas Shoal berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut miliknya. Namun, China tetap mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan meskipun putusan arbitrase internasional pada 2016 menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Bentrokan terbaru terjadi di tengah berlangsungnya pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila yang turut dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Sebelum menghadiri pertemuan tersebut, Rubio menyatakan terbuka untuk bertemu Wang Yi. Dalam artikel opini yang diterbitkan media Filipina pada Selasa, 21 Juli 2026, ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di kawasan Asia Tenggara.
Arsip - Ilustrasi - Laut China Selatan. ANTARA/Anadolu/py (Antara)
"Kebebasan ini sama sekali tidak dapat dianggap terjamin. Jika perairan ini jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, maka Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka."
Insiden di Laut China Selatan ini turut membayangi harapan tercapainya Code of Conduct antara ASEAN dan China terkait sengketa kawasan tersebut.
Selain isu Laut China Selatan, pembahasan mengenai Myanmar juga menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan ASEAN. Thailand kembali mendorong agar Myanmar dilibatkan secara penuh dalam forum tersebut.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan, "Yang terbaik adalah membawa Myanmar kembali ke dalam keluarga ASEAN."
Ia menambahkan, "Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kami perlu berbicara, kami perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan."
Meski demikian, Malaysia tetap menegaskan penolakannya terhadap normalisasi hubungan di tingkat tinggi dengan Myanmar selama tindakan represif di negara tersebut masih berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
