Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merumuskan pedoman kebijakan (policy brief) berisi arah respons empat kluster pembangunan utama. Langkah ini diambil guna mengantisipasi serta mengelola potensi risiko dari ancaman fenomena El Nino kategori kuat pada 2026.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret memperkuat ketahanan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
“Sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan nasional, kami bersama kementerian dan lembaga (K/L) serta pemangku kepentingan terkait, telah penyusun policy brief respons lintas sektor dalam menghadapi el nino kuat tahun 2026," ucap Teguh dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Dokumen riset ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi risiko, memetakan sebaran dampak, hingga merumuskan aksi mitigasi dalam empat kluster pembangunan utama.
Baca juga: Bappenas dan Bakom RI Perkuat Komunikasi Pembangunan Berbasis Data
Langkah antisipasi ini dilandasi analisis prediktif Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memproyeksikan Indonesia berpotensi diterpa El Nino kuat pada semester II-2026. Fenomena ini memicu curah hujan ekstrem rendah di bawah 20 milimeter per bulan di sejumlah daerah. Tanpa penanganan dini, estimasi kerugian ekonomi nasional akibat dampak perubahan iklim dan El Nino pada sektor-sektor prioritas diperkirakan menembus angka lebih dari Rp2.000 triliun.
Untuk membendung dampak buruk tersebut, Bappenas bersama K/L terkait memetakan empat kluster pembangunan prioritas:
-
Kluster Hutan, Lahan, dan Pertanian: Penurunan curah hujan meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Kekeringan turut mengancam produktivitas padi serta tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. Mitigasi yang disiapkan mencakup pemadaman, teknologi modifikasi cuaca (TMC), perbaikan irigasi, penyaluran benih tahan kering, hingga asuransi pertanian. Meski demikian, kondisi ini berpeluang dimanfaatkan untuk menggenjot tanaman musim kering seperti palawija, tebu, dan hortikultura.
-
Kluster Energi dan Sumber Daya Air: Kekeringan berisiko menyusutkan debit air sungai dan cadangan air, yang berdampak pada pasokan air baku serta operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Upaya penanganan berfokus pada pengerukan infrastruktur penampung air, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan modifikasi cuaca. Di sisi lain, minimnya tutupan awan memberikan keuntungan bagi peningkatan produksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk PLTS atap.
-
Kluster Kesehatan: Lonjakan suhu dan kelembapan memicu perkembangbiakan vektor penyakit seperti demam berdarah (dengue) dan malaria, sementara udara kering berisiko memicu gangguan pernapasan. Langkah pencegahannya meliputi penguatan pemantauan penyakit sensitif iklim, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), jaminan pasokan air bersih di fasyankes, serta edukasi risiko kepada publik.
-
Kluster Pangan Akuatik: Fenomena El Nino kuat dapat memicu upwelling yang mengangkat nutrisi ke permukaan laut, sehingga berpotensi mendongkrak hasil tangkapan ikan pelagis (seperti tuna, cakalang, dan tongkol) serta memacu produksi garam nasional. Namun, suhu air yang berubah dapat mengganggu budidaya air tawar dan rumput laut. Strategi yang disiapkan mencakup penyesuaian kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, hingga pendampingan teknologi budidaya.
Baca juga: BMKG: El Nino 2026 Masuk Kategori Kuat, Berpotensi Jadi Sangat Kuat
Secara geografis, Pulau Jawa diproyeksikan mengalami cakupan dampak paling luas yang meliputi krisis air, pertanian, kesehatan, hingga PLTA, meski mengantongi potensi besar dari sektor PLTS dan produksi garam.
Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara berfokus pada dinamika pasokan air serta energi surya. Wilayah Sulawesi menghadapi variasi dampak yang beragam, sedangkan Maluku dan Papua berpeluang mengalami lonjakan produktivitas sektor perikanan tangkap di tengah potensi risiko keterbatasan air untuk produksi tanah.
“Policy brief ini merupakan bentuk kerjasama lintas kementerian, termasuk dengan BMKG. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas koordinasi data, analisis, dan pemikiran yang telah memperkaya di dokumen ini, sehingga dapat disusun secara rinci, saintifik, dan implementatif,” ujarnya.
Baca juga: Antisipasi Perubahan Iklim, Kogabwilhan III Tanam 1.000 Pohon Mangrove
(Sumber: Antara)
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8/2026) (Antara)