Ntvnews.id, Jakarta -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan kondisi musim kemarau 2026 secara umum tidak akan sekering periode fenomena dahsyat El Nino 1997. Kendati demikian, status El Nino saat ini tercatat telah menembus kategori kuat dan masih mengantongi peluang meningkat hingga level sangat kuat.
Pelaksana Harian Deputi Bidang Klimatologi BMKG sekaligus Direktur Perubahan Iklim Fachri Radjab memaparkan perbandingan tersebut berdasarkan analisis peluang hujan bulanan. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih menyerupai kondisi saat El Nino 2023 dibanding 1997, 2015, maupun 2019.
"Berdasarkan analisis perbandingan kondisi peluang hujan bulanan, musim kemarau 2026 secara umum diperkirakan tidak lebih kering dibandingkan periode El Nino 1997," kata Fachri dalam Dialog Nasional di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Meski secara gambaran besar kondisi kemarau relatif lebih aman dibanding 1997, ancaman kekeringan lokal masih mengintai sejumlah daerah. BMKG memetakan wilayah Kalimantan, Papua, hingga Pulau Jawa berpotensi mengalami kondisi terik dan kering yang melampaui catatan tahun 1997 pada rentang September hingga November 2026.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Pengamanan Air dan Irigasi Hadapi Ancaman El Nino
Fachri merinci, kondisi pada Agustus 2026 sejatinya belum menunjukkan indikasi lebih kering dari 1997. Namun, lonjakan probabilitas kekeringan bakal melonjak tajam dalam kurun waktu berikutnya. Sebagian besar Kalimantan dan Papua mengantongi tingkat peluang kekeringan hingga 80–90 persen, disusul beberapa kawasan di Pulau Jawa pada Oktober, serta sejumlah daerah lainnya pada November.
Adapun puncak musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus hingga September. Sebanyak 54 persen wilayah Indonesia dijadwalkan memasuki puncak kemarau pada Agustus, sementara sisanya menyusul pada September.
Dampak fenomena El Nino ini bakal terasa lebih intens di wilayah selatan garis khatulistiwa, mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Jawa, Sumatera bagian selatan, hingga Papua bagian selatan.
Baca juga: Antisipasi Perubahan Iklim, Kogabwilhan III Tanam 1.000 Pohon Mangrove
Seiring datangnya puncak kemarau, BMKG mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 2 Agustus 2026 saja, pemantauan BMKG telah mendeteksi setidaknya 5.690 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Indonesia.
"Ini juga perlu kita antisipasi mengingat bulan Agustus dan September kita sudah masuk ke puncak musim kemarau. Artinya potensi hotspot juga akan semakin meningkat," tegas Fachri.
Guna meredam potensi bencana, BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah teknis penaburan garam di udara ini difokuskan untuk memicu hujan buatan demi mengamankan ketersediaan pasokan air di waduk-waduk vital yang menopang air baku, irigasi pertanian, dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Baca juga:Longsor Terjadi di Proyek PLTA Upper Cisokan, BPBD Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa
(Sumber: Antara)
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan (Antara)