Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak berbincang dengan masyarakat saat melakukan sidak ke Kantor Kemenhaj Jakarta Timur, Senin (10/8/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk menyapu bersih segala bentuk praktik menyimpang dalam tata kelola penyelenggaraan haji demi melindungi hak-hak calon jamaah.
Langkah tegas ini ditunjukkan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Kemenhaj Jakarta Timur pada Senin (10/8). Wilayah ini sendiri tercatat sebagai salah satu penyumbang jumlah calon jamaah haji terbesar di DKI Jakarta.
“Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jamaah. Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani,” ujar Dahnil di sela-sela inspeksinya.
Aksi turun ke lapangan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan catatan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aduan masyarakat selama beberapa tahun terakhir, area Jakarta Timur sempat diterpa isu miring seputar pelayanan haji, mulai dari dugaan manipulasi status mahram hingga berbagai bentuk penyimpangan administrasi lainnya.
Dahnil menegaskan bahwa kehadirannya secara mendadak bertujuan untuk memantau langsung alur pelayanan di tingkat tapak sekaligus melayangkan peringatan keras bagi seluruh jajaran pegawai.
“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jamaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Peralihan wewenang pengelolaan haji ke lembaga Kemenhaj dipandang sebagai momentum krusial untuk memutus tuntas mata rantai kecurangan. Transformasi ini diarahkan untuk membangun fondasi pelayanan publik yang berintegritas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sikap tanpa toleransi diterapkan terhadap segala celah percaloan, manipulasi berkas, pungutan liar, hingga penyalahgunaan wewenang. Kemenhaj memastikan setiap temuan audit BPK maupun aduan warga akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Di akhir arahannya, Dahnil meminta seluruh staf Kemenhaj menempatkan kenyamanan serta kepastian bagi para calon jamaah sebagai prioritas utama. Pelayanan haji diharapkan hadir lebih responsif, adil, transparan, dan sepenuhnya bersih dari motif transaksional.
“Jamaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jamaah. Ini yang akan terus kami bersihkan,” kata Wamenhaj.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
