Ntvnews.id, Teheran - Pemerintah Iran menegaskan tidak akan membuka kembali jalur pelayaran vital Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat (AS) memenuhi seluruh komitmen yang tertuang dalam nota kesepahaman kedua negara.
Sikap tegas tersebut disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf saat berpidato dalam sidang parlemen, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA. Ghalibaf menegaskan Teheran siap mengerahkan jalur diplomatik maupun kekuatan militer untuk memberikan kepastian hukum atas tindakan AS.
"Saya tegaskan, selama AS belum memenuhi komitmennya berdasarkan nota kesepahaman, termasuk mencabut blokade, membebaskan aset yang dibekukan, mencabut sanksi minyak, menghentikan ancaman dan operasi militer di semua lini, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang telah dijanjikan dalam nota kesepahaman tersebut, maka Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali," kata Ghalibaf.
Ketua tim negosiasi Iran dalam pembicaraan bersama AS tersebut menambahkan bahwa Teheran mengombinasikan pendekatan diplomasi dan kesiapan militer untuk mempertahankan posisinya.
Masa berlaku nota kesepahaman yang mencakup jeda pertempuran dan pencabutan blokade diklaim telah dimanfaatkan Iran untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta memulihkan kapasitas pertahanan militernya.
"Iran siap, sebanding dengan tindakan dan agresi musuh, untuk memberikan kekalahan lebih telak kepada mereka," tegas Ghalibaf.
Keduabelah pihak sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Juni lalu melalui perantara Pakistan dan Qatar. Kesepakatan tersebut dirancang untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang negosiasi selama 60 hari guna mencapai perjanjian permanen.
Meski demikian, proses diplomasi lanjutan kini membentur jalan buntu akibat perselisihan teknis pelaksanaan poin-poin kesepakatan serta pengaturan lalu lintas maritim di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama pasokan energi global.
(Sumber: Antara)
Arsip - Ketua Parlemen Iran sekaligus ketua delegasi perundingan Iran Mohammed Bagher Ghalibaf. (Antara)