Zelensky Tolak Pemilu Ukraina, Alasannya Karena Perang

Ntvnews.id, Kyiv - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan penolakannya terhadap wacana pelaksanaan pemilu di tengah perang yang masih berlangsung melawan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan hanya empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov secara terbuka mendorong agar pemilu tetap dilaksanakan.

"Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," tegas Zelensky dalam pernyataan resminya, seperti dilansir dari CBS News, Senin, 24 Agustus 2026.

Pernyataan Zelensky tersebut merespons video yang diunggah Fedorov pada Selasa, 18 Agustus 2026, Fedorov diketahui telah dicopot dari jabatan menteri pada bulan sebelumnya.

Melalui video tersebut, Fedorov meminta agar masyarakat Ukraina tetap diberi kesempatan untuk menggunakan hak politik mereka dengan memberikan suara di tempat pemungutan suara.

"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov.

"Kita bertempur justru karena kita ingin tetap menjadi negara Eropa yang merdeka," tambahnya.

Seruan Fedorov dinilai sebagai salah satu tantangan politik paling serius terhadap pemerintahan Zelensky sejak perang dimulai. Meski demikian, Fedorov tidak menjelaskan apakah dorongannya tersebut berkaitan dengan keinginan untuk membangun karier politik pribadi.

Baca Juga: Rapat di Hambalang, Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla Kalimantan dan Pemulihan Pascagempa NTT

Sementara itu, Zelensky telah menerapkan status darurat militer sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang pelaksanaan pemilu selama kondisi darurat militer masih diberlakukan.

Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyebut Zelensky memiliki "pertanyaan yang harus dijawab" terkait dugaan persoalan korupsi yang melibatkan lingkungan pemerintahannya. Pernyataan itu mengacu pada penyelidikan kasus pencucian uang yang diumumkan pada pekan sebelumnya.

Fedorov menilai masyarakat Ukraina seharusnya tidak takut membicarakan kemungkinan pelaksanaan pemilu meskipun negara masih berada dalam situasi perang.

"Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" cetus Fedorov.

Zelensky memecat Fedorov pada pertengahan Juli lalu setelah perselisihan antara mantan menteri tersebut dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi berlangsung berkepanjangan. Pemecatan itu sempat memicu demonstrasi yang diikuti ribuan warga di sejumlah kota. Mereka memprotes pencopotan Fedorov yang dikenal sebagai salah satu pejabat populer.

Selama menduduki jabatan tersebut, Fedorov dinilai berperan dalam mengubah dinamika medan perang yang menguntungkan Ukraina. Ia disebut berhasil meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia hingga sepuluh kali lipat sekaligus mendorong penguatan produksi persenjataan dalam negeri Ukraina.