BGN Prioritaskan 2.700 SPPG di 3T Beroperasi Mulai September

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 26 Agu 2026, 19:02
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah rampung dibangun dan siap diaktivasi secara bertahap mulai September 2026.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa wilayah 3T menjadi prioritas utama perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjangkau kawasan yang paling membutuhkan.
“Saat ini yang di 3T berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700 yang siap, artinya dapur ini sudah jadi,” ujar Sudaryono usai rapat koordinasi terbatas tata kelola MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (26/8).
Ia menyebutkan beberapa wilayah prioritas awal meliputi Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Meski bangunan dapur fisik telah siap, Sudaryono menegaskan aktivasi tidak dilakukan terburu-buru. BGN menerapkan seleksi ketat terkait tata kelola dan kesiapan teknis sebelum operasional dimulai.
 
"Buka itu kan enggak hanya buka, ‘oke kau masak’, enggak. Tapi memastikan bahwa dibuka penerima manfaatnya jelas, by name by address-nya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dilaksanakan,” tegasnya.
Untuk menjamin kepatuhan, BGN tengah menyiapkan Peraturan Badan yang merinci prosedur operasional, tata kelola, hingga sanksi di wilayah 3T. Setiap SPPG yang diresmikan wajib memenuhi tahapan administratif, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Sudaryono juga mengimbau mitra BGN yang pembangunannya belum rampung agar menunda pengerjaan sementara waktu hingga proses pemetaan serta evaluasi penetapan prioritas selesai dilaksanakan.
Selain berfokus pada kawasan 3T, BGN secara paralel mendata sekolah-sekolah di wilayah non-3T yang belum terjangkau layanan MBG untuk diakomodasi pada tahapan berikutnya.
 
 
(Sumber: Antara)
 
x|close