Panglima Jilah Temui Prabowo, Rekrutmen Warga Dayak Bertato ke TNI-Polri Jadi Bahasan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet menyebut Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan sejumlah fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat Dayak sesuai permohonan Panglima Jilah.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

Beberapa pembangunan yang menjadi perhatian antara lain pembangunan jalan di wilayah pedalaman, termasuk di Sanggau dan daerah sekitarnya.

Pemerintah juga akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini, disebutkan telah berdiri dua Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Purbaya Ancam Pecat Oknum Bea Cukai yang Ikut 'Main' Pita Cukai Palsu

Selain infrastruktur dan pendidikan, pembangunan rumah adat Dayak turut menjadi salah satu permintaan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Panglima Jilah juga menyampaikan aspirasi masyarakat Dayak yang ingin bergabung menjadi anggota TNI dan Polri. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa persyaratan bagi masyarakat adat akan disesuaikan kembali, salah satunya berkaitan dengan penggunaan tato yang menjadi bagian dari identitas sebagian masyarakat adat.

“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Penyesuaian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk mengabdi melalui institusi negara.

Dalam pertemuan itu, Panglima Jilah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui para tokoh adat agar aktivitas pembakaran lahan tidak dilakukan secara sembarangan.

“Melalui para tokoh adat, edukasi terus dilakukan agar pembakaran lahan tidak dilakukan sembarangan,” tulis Sekretariat Kabinet.

Upaya tersebut dinilai penting mengingat masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan lingkungan dan wilayah tempat mereka tinggal.

“Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan,” demikian keterangan tersebut.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah sekaligus menangani karhutla di Kalimantan.

“Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama.” sambungnya.

Pertemuan Prabowo dan Panglima Jilah tersebut sekaligus menyoroti sejumlah agenda pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat, mulai dari akses infrastruktur, pendidikan, pelestarian rumah adat, hingga kesempatan berkarier di TNI-Polri serta pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.