BGN Pastikan Penyaluran MBG Ikuti Kebijakan Daerah Terdampak Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dipaksakan untuk tetap berjalan ketika sekolah diliburkan oleh pemerintah daerah.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, terdapat kondisi ketika dapur MBG sudah menyiapkan makanan sebelum adanya keputusan peliburan sekolah. Dalam situasi tersebut, makanan yang telah dimasak dapat tetap diambil pada hari itu, tetapi penyaluran berikutnya akan mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

"Karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," kata Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Ia menegaskan, pelaksanaan MBG di daerah terdampak karhutla, termasuk wilayah Kalimantan dan Sumatra, menyesuaikan pengumuman dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

Baca Juga: BGN Tak Paksa Sekolah di Lokasi Karhutla Masuk Demi MBG Tetap Jalan

Menurut Sudaryono, keputusan mengenai kegiatan sekolah menengah atas berada di tingkat gubernur, sedangkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berada di bawah kewenangan bupati atau wali kota. Jika sekolah diliburkan, distribusi MBG juga akan dihentikan sementara.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus melakukan pemantauan terhadap dampak karhutla, termasuk kondisi yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan terhadap titik panas atau hotspot, kondisi kebakaran, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang.

"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Ristianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Informasi tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengendalian karhutla sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat. Menurut Ristianto, asap karhutla berpotensi mengganggu mobilitas, kegiatan ekonomi, hingga keselamatan penerbangan.

Baca Juga: Sudaryono Bakal Ubah Insentif Dapur MBG, Tak Lagi Rp6 Juta/Hari

Kondisi kualitas udara dan jarak pandang juga dapat berbeda antardaerah serta berubah dengan cepat karena dipengaruhi konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta kondisi atmosfer lainnya.

Kemenhut terus menyampaikan perkembangan karhutla melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. Untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara, Ristianto mengimbau agar selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.

(Sumber: Antara)