Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah, sehingga bisa menyeimbangkan kekuasaan Presiden terpilih serta melemahkan PDI Perjuangan.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini Respons Yasonna Laoly

Kedua, langkah ini akan memudahkan Jokowi dalam membagi jabatan di internal Partai Golkar nantinya, sehingga potensi konflik internal di Golkar dapat diminimalkan. Deddy menekankan bahwa ini adalah analisis pribadinya dan tidak mempermasalahkan jika ada yang berbeda pendapat. 

"Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya" pungkasnya.