Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Antara)
Ntvnews.id , Jakarta -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera mencairkan dan mengumpulkan dana bantuan Presiden guna memercepat pemulihan pascagempa.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengucurkan tambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa di wilayah tersebut. Rinciannya, Rp40 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTT, sementara sisanya dibagi rata masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada Senin (7/9/2026).
Dalam forum tersebut, Mendagri menyayangkan lambatnya penyerapan dana bantuan bencana di sejumlah daerah. Padahal, kementeriannya telah menerbitkan peraturan khusus demi menutup jalur pembatasan di masa darurat.
“Padahal, ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim pendamping ke lapangan guna membantu percepatan realisasi anggaran. Langkah ini diharapkan membuat bantuan logistik dapat segera menjangkau warga hingga pelosok yang sulit diakses oleh pemerintah pusat.
Tito menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar di NTT berjalan cukup positif. Jaringan listrik, telekomunikasi, serta akses transportasi mulai dari jalan, jembatan, bandara, hingga pelabuhan secara umum telah beroperasi kembali meskipun ada beberapa titik yang masih ditangani. Kondisi ini membuat distribusi bantuan dan mobilitas warga relatif lebih lancar dibandingkan penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Oleh karena itu, titik berat pemulihan kini dialihkan pada penanganan kerusakan fisik serta mengisi kebutuhan pengungsi. Tito meminta pemerintah daerah segera merampungkan pendataan rumah warga dan fasilitas umum yang rusak sebagai dasar penyaluran bantuan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Apabila dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka dapat langsung dijamin oleh BNPB,” tuturnya.
Di samping urusan logistik dan infrastruktur, Kemendagri juga mengawal pemulihan dokumen-dokumen penting milik warga yang terdampak. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) telah diterjunkan langsung ke lokasi bencana untuk mengganti dokumen yang rusak atau hilang.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Kemendagri juga menyelesaikan koordinasi lintas instansi untuk mempermudah warga. Tito telah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid terkait penerbitan ulang sertifikat tanah, serta berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dokumen drive seperti SIM, STNK, dan BPKB yang hilang dapat diterbitkan kembali tanpa biaya tambahan.
Rapat koordinasi virtual tersebut juga diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta para kepala daerah se-Provinsi NTT.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
