Tentara Kamboja berjaga di kawasan perbatasan Prey Chan, Banteay Meanchey, Kamboja, Jumat, 29 Agustus 2025. Meski gencatan senjata masih diberlakukan, penjagaan ketat kawasan perbatasan tetap dilakukan Tentara Kerajaan Kamboja akibat konflik perbatas (Antara)
Ntvnews.id, New York - Kamboja menyerukan penyelesaian sengketa dengan Thailand yang adil dan berkelanjutan serta meminta agar prinsip kesetaraan kedaulatan antarnegara tetap dihormati.
Dilansir dari, Anadolu Agency, Senin, 28 September 2026, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pada Sabtu, 26 September 2026.
Prak mengatakan ketegangan dan konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand dalam beberapa waktu terakhir telah “secara serius mengikis kepercayaan." Ia meminta kedua negara menjalankan sepenuhnya kesepakatan yang telah disepakati serta segera meneruskan proses survei dan demarkasi perbatasan melalui Komisi Perbatasan Bersama.
Menurut Prak, lebih dari 20 ribu warga sipil Kamboja hingga kini belum dapat kembali ke kediaman mereka. Karena itu, ia mendorong adanya perkembangan dalam penyelesaian sejumlah persoalan perbatasan yang masih belum tuntas.
Mengenai sengketa maritim, Prak menyebut Kamboja telah memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Langkah tersebut dilakukan setelah Thailand mengakhiri nota kesepahaman tahun 2001 yang mengatur persoalan maritim kedua negara.
Baca Juga: Thailand Bangun Tembok Beton di Perbatasan Kamboja
“Kamboja dan Thailand sama-sama akan memperoleh manfaat dari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan,” kata Prak, dikutip dari Anadolu Agency.
Ia menegaskan Phnom Penh tetap berupaya membangun hubungan dengan Bangkok yang berlandaskan “perdamaian, kerja sama, dan saling menghormati."
Prak turut menekankan pentingnya prinsip kesetaraan kedaulatan sebagai dasar dalam hubungan antarnegara.
“Piagam (PBB) tidak menetapkan satu standar bagi negara-negara kuat dan standar lain bagi negara-negara yang kurang kuat,” ujarnya.
“Semua negara anggota, besar maupun kecil, memiliki kedudukan yang setara di hadapan Piagam,” lanjut Prak. Ia menegaskan penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi dasar dan setiap perselisihan perlu diselesaikan melalui jalur damai.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
