AS Nilai Kecil Kemungkinan China Invasi Taiwan Sebelum 2028

Ntvnews.id, Jakarta - Amerika Serikat menilai kemungkinan China melancarkan invasi ke Taiwan sebelum 2028 relatif kecil. Penilaian tersebut dikaitkan dengan arahan Presiden China Xi Jinping kepada militernya untuk menyelesaikan persiapan menghadapi kemungkinan invasi pada 2027 apabila diperlukan.

Dilansir dari DW, Jumta, 2 Oktober 2026, Dua pejabat Amerika Serikat kepada Reuters mengungkapkan dua faktor yang dinilai membuat kemungkinan tersebut mereda. Faktor pertama adalah kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan Partai Komunis China dan turut menyasar sejumlah pejabat senior militer. Faktor kedua berkaitan dengan pemilu Taiwan pada 2028 yang diharapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih terbuka bekerja sama dengan Beijing.

Menurut sumber tersebut, Beijing berpotensi semakin mempertimbangkan opsi militer apabila Partai Progresif Demokratik (DPP), yang telah berkuasa sejak 2016, berhasil memperoleh masa jabatan keempat secara berturut-turut. Kemungkinan tersebut dinilai semakin besar jika Presiden Taiwan Lai Ching-te kembali memenangkan pemilu.

"Kalau itu terjadi, saya kira 2028 bakal menjadi tahun yang cukup serius," ujar salah satu pejabat Amerika. Pejabat tersebut, seperti sumber lainnya, berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan.

Baca Juga: Taiwan Panas China-Indonesia Latihan Gabungan di Dekat Perairannya

Lai Ching-te mulai menjabat sebagai presiden Taiwan dua tahun lalu. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Taiwan yang lebih terbuka dalam menyuarakan gagasan mengenai kemerdekaan, meskipun secara resmi Taipei masih mempertahankan kebijakan status quo. Sikap tersebut berulang kali memicu kemarahan Beijing.

Republik China atau Taiwan dibentuk oleh kelompok nasionalis Kuomintang yang meninggalkan wilayah daratan setelah kalah dalam perang melawan Partai Komunis China. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya. Sebaliknya, Taiwan menyatakan bahwa keputusan mengenai masa depan pulau tersebut merupakan hak rakyat Taiwan.

Penilaian terbaru dari pejabat Amerika tersebut sebelumnya belum pernah diberitakan. Informasi itu memperbarui pemahaman yang selama bertahun-tahun berkembang di kalangan pejabat Amerika bahwa Xi menginginkan militernya siap menghadapi kemungkinan merebut Taiwan pada 2027, bertepatan dengan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Target 2027 Disebut sebagai Tolok Ukur Kesiapan Militer

China selama ini tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Taiwan. Namun, Beijing belum pernah secara terbuka mengonfirmasi bahwa Xi memberikan instruksi kepada militernya untuk siap melakukan invasi pada 2027.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat memilih tidak memberikan komentar mengenai penilaian tersebut. Kedutaan Besar China di Washington dan kantor perwakilan Taiwan di Washington juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Dalam pidatonya pada pekan ini, Xi kembali menyinggung persoalan Taiwan. Ia menyampaikan pentingnya mendorong perkembangan hubungan yang damai di kedua sisi Selat Taiwan guna mencapai "penyatuan kembali".

Sejumlah analis menilai target 2027 lebih tepat dipandang sebagai ukuran kesiapan militer China, bukan batas waktu yang secara otomatis menandai dimulainya invasi. Target tersebut selama bertahun-tahun turut menimbulkan rasa urgensi di sejumlah pemerintahan Amerika Serikat dalam menghadapi China di kawasan Asia-Pasifik.

Komunitas intelijen Amerika sebelumnya juga menyampaikan penilaian yang menunjukkan adanya kehati-hatian Beijing. Dalam laporan penilaian ancaman tahunan pada Maret, badan intelijen Amerika menyebut China saat itu tidak memiliki rencana untuk menyerang Taiwan pada tahun berikutnya. Beijing juga masih dinilai lebih memilih mengambil kendali atas Taiwan tanpa menggunakan kekuatan apabila kondisi memungkinkan.

Hasil Pemilu AS 2028 Ikut Dipertimbangkan

Peta Taiwan dan China (VOA)

Amerika Serikat merupakan negara yang melindungi Taiwan sekaligus pemasok persenjataan terbesar bagi pulau tersebut. Secara resmi, Washington tidak mengakui Republik China di Taipei, tetapi juga menolak penggabungan Taiwan dengan China daratan. Hingga kini, Amerika Serikat dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Para pejabat Amerika memiliki pandangan yang berbeda mengenai seberapa besar hasil pemilihan presiden AS 2028 akan memengaruhi pertimbangan China dalam menentukan tindakan militernya.

Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Beijing kemungkinan juga akan memperhatikan hasil pemilu Amerika Serikat. Salah satu alasannya adalah meningkatnya jumlah pemilih Amerika yang tidak mendukung keterlibatan militer negaranya di luar negeri.

Namun, pejabat Amerika pertama mengatakan Beijing melihat Partai Demokrat dan Partai Republik pada dasarnya mempunyai posisi yang serupa dalam isu Taiwan.

"China mungkin memiliki preferensi dalam pemilu Amerika 2028. Tapi menurut saya, itu tidak akan menjadi faktor penentu sebesar 15 tahun lalu," ujar pejabat tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama masa pemerintahannya juga mengecilkan kemungkinan China melakukan invasi terhadap Taiwan. Tahun lalu, Trump bahkan menyatakan bahwa Xi secara pribadi memberikan jaminan tidak akan menyerang Taiwan selama dirinya masih menjabat sebagai presiden.

Setelah bertemu Xi di Washington pada pekan lalu, Trump hanya memberikan sedikit pernyataan mengenai Taiwan. Ia mengatakan persoalan Taiwan turut dibahas dalam pertemuan tersebut dan Xi memahami posisi Amerika Serikat.

China sendiri menyebut Taiwan sebagai persoalan paling penting yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya.

Beijing telah lama mendesak Washington menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan karena menganggap langkah tersebut sebagai tindakan yang dapat memicu perang. Sejak kunjungannya ke Beijing pada Mei lalu, Trump menunda persetujuan paket persenjataan baru untuk Taiwan senilai sekitar US$14 miliar. Ia menyebut paket tersebut sebagai "alat tawar-menawar".

Selama bertahun-tahun, strategi Amerika Serikat diarahkan untuk memperkuat persenjataan Taiwan agar mampu menahan serangan China dalam waktu cukup lama sampai Amerika dan negara lain dapat memberikan bantuan.

Kampanye Antikorupsi Berdampak pada Militer China

Meski demikian, Xi belum mencabut instruksi kepada Tentara Pembebasan Rakyat untuk membangun kemampuan melakukan invasi hingga tahun depan, menurut para pejabat Amerika.

Militer China juga disebut terdampak kampanye pemberantasan korupsi yang dijalankan Xi sejak tahun lalu.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi menjalankan kampanye besar untuk memberantas korupsi sekaligus memperkuat disiplin di pemerintahan. Jutaan orang yang bekerja di birokrasi China telah menjalani pemeriksaan. Puluhan pejabat senior dari partai, pemerintahan, hingga militer turut terseret penyelidikan dan kemudian dicopot dari jabatannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tentara Pembebasan Rakyat menjadi salah satu institusi yang menjadi sasaran utama kampanye antikorupsi tersebut. Berbagai penyelidikan dan pemecatan membuat hanya dua pejabat aktif yang tersisa dari Komite Pusat Militer yang sebelumnya beranggotakan tujuh orang, termasuk Xi sebagai ketuanya.

China Disebut Ingin Menghindari Perang Berkepanjangan

China Taiwan (Istimewa)

Pejabat Amerika tersebut mengatakan latihan militer China pada tahun lalu memiliki skala lebih kecil dan dinilai tidak terlalu mengancam dibandingkan latihan yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Aktivitas latihan kembali meningkat pada tahun ini. Namun, pejabat tersebut mengisyaratkan bahwa sejumlah petinggi militer China masih menilai tingkat kesiapan pasukannya belum memadai.

Menurut pejabat itu, China juga diyakini mempelajari pengalaman perang di Iran dan Ukraina. Pelajaran tersebut antara lain pentingnya melakukan pergerakan cepat setelah invasi dimulai serta menghindari konflik yang berlangsung dalam waktu panjang.

"Masih terlalu banyak bagian yang belum benar-benar siap untuk apa yang kemungkinan merupakan operasi militer paling sulit yang pernah dilakukan suatu angkatan bersenjata sejak invasi Sekutu ke Normandia," ujar pejabat tersebut.