Tangkapan layar Kepala BGN Sudaryono dalam peresmian SPPG di wilayah 3T dan stunting tinggi secara serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat, 2 Oktober 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghubungkan kamera pengawas atau CCTV dengan kantor pusat BGN. Sistem tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain mengandalkan pemantauan dari pusat, Sudaryono meminta para mitra tetap terlibat dalam mengawasi kegiatan di dapur SPPG. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan dan makanan diterima penerima manfaat dalam kondisi yang semestinya.
"Jangan pasrah bongkokan (mempercayakan sepenuhnya) saja pada tim dapur, harus tetap diawasi, masaknya jangan terlalu lama dan cepat. CCTV-nya akan kami tarik ke kantor pusat, diberikan akal imitasi (AI) sehingga orang yang memotong kubis di lantai, enggak pakai sarung tangan bisa terdeteksi, maka untuk kepala SPPG, hubungkan agar CCTV-nya bisa nyambung ke pusat," katanya saat meresmikan SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) secara serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Sudaryono, pembukaan SPPG, baik di wilayah 3T maupun kawasan aglomerasi, ditetapkan melalui sistem serta database yang dikelola BGN secara terpusat.
Baca Juga: BGN Aktivasi 480 SPPG 16 Provinsi Indonesia Termasuk Papua Pegunungan
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan praktik percaloan dalam proses pembukaan SPPG.
"Pembukaan dapur ini diinisiasi langsung oleh BGN pusat, tidak ada calonya. Kalau menemukan jasa, jika mau dibuka bayar sekian atau sekian, laporkan ke pihak berwenang, itu nanti akan kita hukum," ujar dia.
Untuk memastikan keamanan pangan, Sudaryono turut meminta pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG. Pemeriksaan tersebut mencakup kebersihan, kedisiplinan, serta pelaksanaan prosedur di sekolah penerima manfaat.
"Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah (pemda) kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list (daftar) apa yang harus ada dan tidak ada (di SPPG). Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisplinannya, sekolah-sekolahnya," katanya.
Baca Juga: BGN Aktifkan 480 SPPG di 16 Provinsi Mulai 2 Oktober, Sasar Wilayah 3T dan Stunting Tinggi
BGN mulai mengaktifkan SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi serta wilayah 3T pada 2 Oktober 2026. Sebanyak 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di kawasan Indonesia timur menjadi bagian dari perluasan jangkauan program MBG.
Dari total tersebut, 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil. Aktivasi dilakukan di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
