Gedung MK. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 yang tengah diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK).
Patrialis menilai, dalam perkara sengketa hasil pemilihan presiden, pihak yang memiliki kedudukan sebagai pemohon pada dasarnya merupakan pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilpres.
“Kalau sengketa Pilpres, yang mengajukan itu adalah pasangan calon. Sekarang, yang mengajukan ini pasangan calon apa bukan?” kata Patrialis.
Ia juga mempertanyakan posisi pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, kedudukan para pihak semestinya berkaitan langsung dengan peserta pemilu yang menjadi objek sengketa.
“Oleh karena itu, pihak-pihaknya pun menurut saya tidak masuk kualifikasi,” ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Pimpin Upacara HUT TNI ke-81 dan Resmikan 6 Kodam Baru
Patrialis menegaskan, pandangan tersebut tidak berkaitan dengan sosok atau pribadi para pemohon. Ia mengatakan persoalan yang dibahas merupakan bagian dari konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.
“Sekali lagi, saya hormati tokoh-tokoh bangsa yang ada di sana. Tapi kita bicara sistem, bicara hukum, bicara negara,” katanya.
Selain legal standing, Patrialis juga menyoroti materi yang dimuat dalam posita dan petitum perkara. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara lain.
“Banyak kewenangan dari lembaga lain yang bisa mengatasi masalah-masalah itu. Bahkan menurut saya sebagian itu tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar perkara tersebut tetap dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antar-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.
“MK itu juga ada batasannya,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
