Cap Zionis sebagai Rasisme, Israel Larang Pemimpin Green Party Inggris Masuk

Ntvnews.id, Israel melarang pemimpin Green Party Inggris, Zack Polanski, memasuki wilayah negara tersebut setelah partainya mengesahkan resolusi yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme.

Dilansir dari BBC, Selasa, 6 Oktober 2026, Keputusan larangan masuk itu ditetapkan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pada Minggu, 5 Oktober 2026

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui koordinasi dengan sejumlah otoritas terkait.

"Memutuskan untuk menyatakan pemimpin Green Party Zack Polanski dilarang masuk ke Israel," tulis Kementerian Luar Negeri Israel melalui X.

Larangan tersebut diberlakukan beberapa jam setelah Green Party mengesahkan resolusi terkait Zionisme dalam konferensi partai yang digelar di Brighton. Resolusi itu mendapat dukungan dari 56 persen anggota, sedangkan 44 persen lainnya menolak.

Dalam resolusi tersebut, Zionisme disebut sebagai "ideologi rasis". Dengan pengesahan itu, pandangan yang menggambarkan Zionisme sebagai gerakan rasis resmi menjadi bagian dari kebijakan Green Party.

Baca Juga: 6 Warga Palestina Tewas dalam Serangkaian Serangan Israel di Gaza

Menurut BBC, resolusi tersebut juga mendorong pembentukan satu negara Palestina yang mencakup seluruh wilayah Palestina historis. Negara tersebut diusulkan memberikan hak yang sama kepada seluruh penduduk, termasuk masyarakat Yahudi.

Resolusi itu tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap keberadaan Israel sebagai negara terpisah maupun solusi dua negara.

Pemerintah Israel mengecam keputusan Green Party tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menilai resolusi itu memberikan dukungan terhadap perjuangan bersenjata melawan Israel serta mendorong pembentukan negara Palestina "dari sungai hingga laut".

Menurut Israel, penggunaan slogan tersebut mengarah pada penghapusan Negara Israel.

"Hari ini, Green Party di Inggris mengesahkan resolusi yang menyamakan Zionisme dengan rasisme, melegitimasi perjuangan bersenjata melawan Israel, dan menyerukan pendirian negara Palestina 'dari sungai hingga laut'," kata Kementerian Luar Negeri Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding resolusi tersebut sebagai bentuk antisemitisme dengan mengacu pada definisi International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Israel berpendapat resolusi tersebut pada dasarnya menolak hak bangsa Yahudi untuk menentukan nasib sendiri.