Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menuturkan pembenahan skema insentif bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Katanya, setiap rupiah anggaran dalam program MBG harus dapat dikonversikan secara optimal menjadi makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, penataan insentif bagi mitra penyelenggara MBG mempertimbangkan sejumlah prinsip, mulai dari efisiensi, keadilan hingga proporsionalitas.
"Intinya adalah efisiensi, kemudian keadilan, di dalamnya lebih adil, proporsional. Yang jelas kita ingin bahwa setiap APBN, anggaran itu dikelola dengan benar, dikonversi menjadi MBG dengan benar," katanya, Selasa, 6 Oktober 2026.
Sudaryono menjelaskan, pemberian insentif kepada mitra perlu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dapur, jumlah penerima manfaat, serta investasi yang telah dikeluarkan.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar nilai insentif tidak berlebihan ketika kapasitas penerima manfaat suatu dapur tidak sebanding dengan biaya atau skala layanan yang dijalankan.
"Dengan insentif Rp2000, ini artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, tidak bisa, tidak boleh," katanya.
Dia menilai karakter program MBG berbeda dengan bisnis yang mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. MBG merupakan program layanan yang berjalan secara rutin setiap hari sehingga keberlanjutan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama.
"MBG ini kalau semacam kegiatan utilitas. Utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya tidak gede," tuturnya.
Meski melakukan penataan insentif, Sudaryono memastikan BGN tetap memperhatikan investasi yang telah dikeluarkan para mitra untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Dia mengatakan, mitra telah mengeluarkan biaya untuk membangun dan menyiapkan dapur sehingga hubungan kerja sama harus tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
"Saya sebagai Kepala Badan, saya komit, kita berlaku adil. Intinya mitra ini adalah mitra. Dia sudah keluar biaya, dia sudah bangun dapur. Kami pastikan bahwa kami memperlakukan mitra itu sebagai mitra. Cuman memang itu tadi, tidak bisa, tidak mungkin rugi, tapi tidak bisa untung gede-gedean," tegasnya.
Data Penerima MBG Terus Diperbarui
Kantor BGN (Maps)
Selain menata skema insentif, BGN juga melakukan pembenahan data penerima manfaat MBG.
Pembaruan data dilakukan agar jumlah makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai dengan jumlah penerima manfaat di lapangan.
Sudaryono mengatakan, data penerima perlu disusun secara lebih rinci sehingga setiap penerima dapat diketahui berdasarkan identitas dan alamat.
"Kita ingin betul-betul by name, by address, BNBA-nya itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kita mau tracing. Si Hasan, Budi, Ali, Siti, sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana," jelasnya.
Menurut dia, pembenahan sistem dan data memang membutuhkan proses serta menghadirkan kompleksitas tersendiri. Namun, langkah tersebut merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola MBG agar program dapat berjalan semakin tepat sasaran.
"Ini harus kita lakukan karena ini cara yang benar. Kalau kemarin yang mudah itu ternyata tidak mudah di belakangnya jadi persoalan. Nah, ini kita beresin," ujar Sudaryono.
BGN juga terus melakukan evaluasi terhadap operasional dapur, termasuk aspek kapasitas, keamanan pangan, dan kelayakan layanan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap SPPG mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan MBG.
Baca Juga: BGN Minta Pemda Sidak SPPG untuk Pastikan Keamanan MBG
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
