BGN Perbaiki Skema Insentif Mitra Demi Optimalisasi Dana MBG

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa penataan tersebut bertujuan untuk mengawal setiap rupiah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dikonversikan secara optimal menjadi makanan yang bergizi tinggi bagi para penerima manfaat, seraya tetap menjaga prinsip keadilan serta proporsionalitas bagi pihak mitra.

"Intinya adalah efisiensi, sehingga di dalamnya lebih adil dan proporsional. Yang jelas kita ingin bahwa setiap APBN, anggaran itu dikelola dengan benar, dikonversi menjadi MBG dengan benar," ujar kepala BGN dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa perancangan skema insentif perlu disesuaikan secara proporsional dengan memperhitungkan kapasitas dapur, jumlah riil penerima manfaat, serta besaran modal atau investasi yang telah dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Kebijakan ini penting agar tidak terjadi pembayaran berlebih manakala kapasitas penerima di suatu dapur tidak sebanding dengan insentif yang diterima.

"Dengan insentif Rp2.000, ini artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tetapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, tidak boleh," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa karakteristik penyelenggaraan Program MBG berbeda dengan dunia usaha komersial pada umumnya yang kerap mengandalkan margin keuntungan besar dalam tempo singkat. Program ini dirancang sebagai layanan utilitas publik yang beroperasi secara rutin setiap hari, sehingga faktor keberlangsungan jangka panjang menjadi poin krusial dalam pengelolaan kemitraan.

"MBG ini kalau semacam kegiatan, utilitas. Itu rutin, harian, tetapi kemudian pengembalian atau untungnya tidak besar," tuturnya.

Di samping itu, BGN tetap berkomitmen untuk menghargai setiap pengorbanan finansial dan investasi yang telah digelontorkan oleh para mitra demi menyukseskan program ini. Hubungan kerja sama dipastikan harus berjalan dalam koridor yang sehat, adil, dan seimbang antara hak mitra dan tanggung jawab pengelolaan uang negara.

"Saya sebagai kepala badan, saya berkomitmen, kita berlaku adil. Intinya mitra ini adalah mitra. Dia sudah keluar biaya, dia sudah bangun dapur. Kami pastikan bahwa kami memperlakukan mitra itu sebagai mitra, cuma memang itu tadi, tidak bisa, tidak mungkin rugi, tetapi tidak bisa untung besar-besaran," paparnya.

 

Tidak hanya fokus pada pembiayaan dan insentif, BGN turut membenahi tata kelola data penerima manfaat secara menyeluruh. Langkah ini ditempuh agar layanan distribusi makanan dari SPPG benar-benar akurat dengan kondisi nyata di lapangan sekaligus memastikan kuantitas porsi makanan sesuai dengan jumlah sasaran yang valid.

"Kita ingin betul-betul by name, by address (berdasarkan nama dan alamat) itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kita mau tracing (lacak), si Hasan, Budi, Ali, Siti (penerima manfaat) sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana," tuturnya.

Menutup keterangannya, Sudaryono mengakui bahwa proses pembenahan sistem serta validasi data ini membutuhkan tahapan yang tidak instan dan menghadirkan kompleksitas tersendiri. Kendati demikian, ikhtiar tersebut merupakan bagian mutlak dari transformasi tata kelola MBG demi mewujudkan program yang semakin efektif dan tepat sasaran ke depannya.

 

(Sumber: Antara)