Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Infrastruktur yang memadai di kawasan perbatasan negara memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam menghadapi potensi infiltrasi asing. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Muhammad Tito Karnavian.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara pada Selasa (6/10). Agenda tersebut secara khusus membahas kondisi terkini sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, akses transportasi dan logistik di daerah tersebut mengalami hambatan akibat kerusakan infrastruktur jalan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
"Oleh karena itu, Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029," kata Tito dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menurut Tito, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Langkah strategis ini juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat nasionalisme. Kehadirannya langsung di Malinau bertujuan untuk mengetahui secara pasti kondisi riil jalan di kawasan perbatasan tersebut.
Kondisi geografis yang sulit membuat warga setempat harus menempuh perjalanan udara atau sungai selama berhari-hari untuk melewati wilayah seperti Krayan. Situasi ini dinilai memprihatinkan dan sebelumnya telah dibahas dalam berbagai rapat koordinasi, meski belum membuahkan hasil yang optimal.
Upaya penanganan kemudian mendapat dorongan baru setelah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan peninjauan langsung ke kawasan tersebut. Menhan selanjutnya berkoordinasi dengan Mendagri guna memperkuat kawasan perbatasan agar selaras dengan program penguatan daerah perbatasan luar BNPP.
Berdasarkan paparan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, mega proyek pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Menndagri lantas meminta Kementerian PU untuk mematangkan konsep pembangunan dan menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas.
Langkah tersebut turut mengakomodasi masukan dari Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati Malinau agar fokus pembangunan diarahkan terlebih dahulu ke wilayah yang berpenduduk. Hasil pematangan konsep ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
"Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden," ujar Mendagri.
Sebagai langkah pengawasan, Tito menyarankan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat secara rutin guna memantau progres pembangunan di kawasan tersebut secara spesifik. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerataan pembangunan diharapkan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, serta Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang. Hadir pula Pelaksana Tugas Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto, beserta pemangku kepentingan terkait lainnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
