Ntvnews.id,Tangerang - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap strategi diplomasi tertutup yang ditempuh pemerintah dalam membebaskan empat WNI Anak Buah Kapal (ABK) MT Honour 25 yang disandera kelompok perompak di perairan Somalia selama lebih dari lima bulan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir mengatakan proses pembebasan dilakukan dengan mengedepankan perundingan dan koordinasi intensif bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah Somalia, khususnya negara bagian Puntland, turut memberikan dukungan hingga operasi pembebasan berhasil dilakukan pada 29 September 2026.
Setelah berhasil dibebaskan, keempat WNI tersebut kemudian dipulangkan ke Indonesia dan tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 6 Oktober 2026.
Arrmanatha menjelaskan pemerintah sengaja tidak membuka informasi mengenai proses negosiasi kepada publik selama upaya pembebasan berlangsung. Menurutnya, keterbukaan informasi yang terlalu dini dikhawatirkan justru dapat dimanfaatkan kelompok penyandera untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah.
Baca Juga: Kemlu Pantau Eskalasi Serangan Rusia-Ukraina, WNI di Kedua Negara Aman
"Memang sejak awal kita tidak terbuka memberitahukan kepada media bagaimana proses ini, karena memang itu adalah suatu proses perundingan, negosiasi, diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita," kata Arrmanatha di Tangerang, Rabu.
Menurut Arrmanatha, kerahasiaan menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk menjaga keselamatan para sandera. Setiap perkembangan dalam proses negosiasi harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi para WNI yang masih berada dalam penguasaan kelompok perompak.
"Kebijakan itu diambil untuk memastikan agar seluruh dinamika di meja perundingan tidak dimanfaatkan oleh pihak penyandera yang dapat merugikan keselamatan WNI di lapangan," ujarnya.
Koordinasi Lintas Negara
empat warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban pembajakan kapal MT Honour 25 oleh kelompok pembajak di Somalia tiba ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Selasa malam. (Antara)
Proses pembebasan juga tidak berlangsung singkat. Kemlu harus melakukan koordinasi lintas negara karena kasus tersebut melibatkan kru kapal dari sejumlah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan pemerintah Somalia, pihak pemilik kapal, serta perwakilan negara asal kru lainnya yang turut menjadi korban penyanderaan.
Secara keseluruhan, terdapat 17 kru MT Honour 25 yang menjadi korban penyanderaan. Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan WNI.
Keempat WNI itu terdiri atas Kapten MT Honour 25 Ashari Samadikun asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Adi Faizal yang bertugas sebagai 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Wahudinanto selaku Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah; serta Fiki Mutakin asal Bogor, Jawa Barat.
Sementara itu, kru lainnya berasal dari India, Pakistan, dan Myanmar. Para kru tersebut harus menjalani situasi sulit selama kapal berada dalam penguasaan kelompok perompak.
"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK saudara-saudara kita hari ini, telah kembali setelah mengalami situasi yang cukup sulit di atas kapal selama lima bulan lebih," paparnya.
Arrmanatha turut memberikan apresiasi kepada Kapten Ashari Samadikun. Menurut dia, kapten kapal tersebut menunjukkan tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan para kru selama berada dalam situasi penyanderaan, termasuk memastikan kondisi WNI tetap terjaga hingga proses pembebasan.
Kemlu juga menyampaikan penghargaan kepada keluarga para WNI yang dinilai mampu menghadapi situasi penuh ketidakpastian selama proses pembebasan berlangsung.
"Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada pihak keluarga yang telah menunjukkan kesabaran luar biasa selama setengah tahun terakhir," ungkapnya.
Dalam penanganan kasus tersebut, Kemlu juga memberikan perhatian kepada peran Menko PMK Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Arrmanatha menyebut Sugiono turut mengawal proses perundingan dan upaya pembebasan para ABK sejak awal insiden penyanderaan.
Baca Juga: Kemlu RI Telusuri Dugaan WNI Jadi Korban TPPO di Jeju Korea Selatan
Selain melakukan diplomasi dengan pemerintah Somalia, Kemlu juga menjaga koordinasi dengan sejumlah pihak di dalam negeri. Komunikasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, keluarga para korban, pemilik kapal, serta Komisi I DPR RI.
"Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara berkala dengan Kementerian Perhubungan, pihak keluarga, pemilik kapal, serta Komisi I DPR RI untuk memberikan informasi transparan sekaligus dalam menggalang dukungan penuh," kata dia.
(Sumber: ANTARA)
Menlu Luar Negeri (Menlu) Arramanatha Nasir