Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago dalam program GESTUR di Nusantara TV
Ntvnews.id, Jakarta - Penataan dan pergantian pejabat di titik-titik strategis pemerintahan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk kalkulasi politik cermat untuk menjaga stabilitas kekuasaan.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat hadir dalam program GESTUR di Nusantara TV yang dipandu Host Naila Husna, menganalisis bahwa kebijakan Presiden Prabowo yang tidak serta-merta membuang tokoh-tokoh dari rezim sebelumnya merupakan strategi mengamankan posisi inti pemerintahan.
Menurut Pangi, akomodasi terhadap figur-figur dalam gerbong mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah tanpa alasan, melainkan langkah antisipatif agar sisa-sisa kekuatan lama tidak menjelma menjadi ancaman di luar kendali.
"Mungkin Pak Prabowo juga mengatakan kalau orang ini di luar takut liar juga gitu untuk mengganggu kekuasaan... Jadi itu kenapa tidak dikeluarkan dari kekuasaan, orang-orang yang lama ini, rezim lama," ungkap Pangi Syarwi Chaniago dalam program GESTUR episode 27, Kamis (8/10) yang juga menghadirkan Analis Sosiologi Politik UNJ Ubedilah Badrun sebagai narasumber.
Pangi menerangkan bahwa Presiden Prabowo saat ini sedang menerapkan pola konsolidasi politik yang halus, yakni menjaga jarak aman (safe distance) dengan Jokowi, tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat.
Dengan merangkul dan menggeser figur-figur lama ke posisi non-eksekutif seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), potensi benturan politik terbuka dapat diredam.
Baca juga: GESTUR: Cecar Lapas Mewah Cibinong, Abdul Fickar Tegaskan Kalau Sistem Bobrok Pasti akan Terulang
"Tujuan Pak Prabowo nampaknya supaya tidak adu gerobak aja, jadi tidak terkesan mereka head-to-head gitu kan. Karena mungkin khawatir masih ada gangguan stabilitas politik kalau misalnya sisa kekuasaan Pak Jokowi ini membangun konsolidasi, membangun kekuatan politik yang justru nanti ada serangan balik," papar Pangi.
Di sisi lain, Pangi menggarisbawahi bahwa penempatan figur-figur baru pada posisi vital seperti jabatan Kapolri bertujuan untuk memastikan jalannya garis komando yang tegak lurus langsung di bawah kendali Presiden Prabowo.
Ia menekankan prinsip mendasar dalam politik di mana loyalitas atau kesetiaan tidak boleh terbagi.
"Dalam politik ada satu, kesetiaan itu tidak boleh terbagi, loyalitas itu enggak boleh ganda. Kesetiaan itu pada legitimasi siapa yang melantik dia. Namanya Kapolri sekarang yang melantik adalah Prabowo, jadi kesetiaannya adalah loyal kepada Pak Prabowo," tegasnya.
Melalui kombinasi antara merangkul figur lama agar tidak menjadi "liar" di luar sistem serta menempatkan figur orbitannya sendiri pada simpul-simpul keamanan dan komunikasi, Presiden Prabowo dinilai berhasil secara bertahap mengurangi dominasi kekuatan lama dari panggung utama pengambilan keputusan tanpa memicu gejolak politik yang berarti.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
