Mensos Sebut Data Penerima Bansos Makin Baik, Digitalisasi Terus Diperluas

Ntvnews.id, Semarang - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kualitas data penerima bantuan sosial (bansos) terus mengalami perbaikan. Meski belum sepenuhnya akurat, ia menilai data yang digunakan saat ini lebih aman dibandingkan satu hingga dua tahun sebelumnya.

"Apakah sekarang sudah akurat? Belum, masih butuh proses. Masih perlu waktu. Tetapi, dibanding dengan 2 tahun yang lalu, dengan 1 tahun yang lalu, data kita sekarang lebih aman," katanya di Semarang, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Dialog Penguatan dan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial yang berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang. Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, kegiatan itu menjadi salah satu upaya menyatukan pemahaman dan langkah untuk meningkatkan kualitas data perlindungan sosial.

Ketepatan data dinilai penting agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Sebaliknya, kesalahan pendataan berisiko membuat bantuan tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Gus Ipul Ungkap 1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Nominal Tertinggi Rp 2,68 Miliar

"Kalau datanya akurat pasti kita akan menyalurkan kepada orang yang tepat atau keluarga yang tepat. Tapi kalau datanya salah maka tentu kita akan menyalurkan kepada orang yang salah," katanya.

Kementerian Sosial (Kemensos), lanjut dia, telah melakukan konsolidasi data sejak 2025 melalui berbagai jalur. Salah satu upaya yang kini dikembangkan adalah program digitalisasi bansos untuk memperbarui data penerima bantuan.

"Di mana dengan digitalisasi bansos ini kita harapkan bisa meregistrasi ulang, mendaftar ulang seluruh penerima bansos," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Selain memperbarui data penerima yang sudah terdaftar, Kemensos juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan perlindungan sosial. Pengajuan tersebut akan diproses melalui sistem yang terhubung dengan berbagai basis data milik pemerintah.

Baca Juga: Terindikasi Judol, Kemensos Telusuri Data 1,4 Juta Penerima Bansos

"Yang menjawab nanti adalah sistem, di mana sistem ini sudah terhubung dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya data kepemilikan tanah, data kepemilikan kendaraan bermotor," katanya.

Data pelanggan listrik dan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga akan digunakan sebagai bagian dari proses tersebut. Berbagai informasi itu akan saling terhubung untuk membantu menentukan kelayakan pemohon.

"Nanti sistem yang akan menjawab, apakah seseorang memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bansos atau tidak? Nah ini adalah hal yang baru dan memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat," katanya.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemensos menyiapkan dua mekanisme pendaftaran. Jalur pertama dilakukan melalui pemerintah, mulai dari tingkat RT dan RW hingga pemerintah pusat. Jalur lainnya mengandalkan partisipasi masyarakat secara langsung.

"Kita sudah melakukan uji coba di Banyuwangi. Ada 60 persen masyarakat Banyuwangi melakukan daftar ulang dan juga mengajukan bansos. Itu yang daftar secara mandiri 10 persen, sisanya dibantu oleh agen-agen bansos (perlinsos)," katanya.

Gus Ipul menjelaskan, keberadaan agen perlindungan sosial diperlukan untuk membantu warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Para relawan tersebut dapat mendampingi masyarakat, terutama dalam proses pengisian dan penginputan data.

"Karena tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Atau yang kedua, dia memiliki smartphone mungkin enggak ngerti cara. Atau yang ketiga, dia punya smartphone dan ngerti caranya tetapi tidak percaya diri untuk mendaftar," katanya

Pada tahap awal, agen perlindungan sosial akan bertugas membantu warga mengakses sistem digital bansos, termasuk mendampingi masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

"Sudah kita uji cobakan di Banyuwangi, sekarang kita uji cobakan di beberapa kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang dan terus diperluas, sementara perlinsos.kemensos.go.id sudah bisa diakses secara nasional," katanya.

(Sumber: Antara)