Azerbaijan Berlakukan Larangan Hijab di Sekolah

Dilansir dari AFP, Kamis, 15 Oktober 2026, Pemerintah Azerbaijan menyatakan kebijakan itu bertujuan menjaga prinsip sekularisme dalam sistem pendidikan. Baku juga meminta Turki tidak mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan terkait aturan tersebut.

Pembelaan terhadap kebijakan itu disampaikan Partai Yeni Azerbaijan (YAP) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Partai yang berkuasa tersebut turut mengecam pernyataan sejumlah pejabat Turki yang menentang aturan baru itu karena dinilai berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Polemik bermula setelah pemerintah Azerbaijan memperkenalkan ketentuan berpakaian di sekolah pada September 2026. Aturan tersebut membatasi penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan seragam resmi atau dianggap bertentangan dengan karakter sekuler sistem pendidikan nasional.

Meski tidak secara langsung menyebut larangan hijab, kebijakan itu menuai penolakan setelah sejumlah laporan menyebut siswa dan guru yang mengenakan jilbab tidak diperbolehkan masuk ke sekolah.

Baca Juga: Guru di Belgia Dipecat karena Tolak Lepas Hijab saat Mengajar

Beberapa tenaga pengajar juga mengaku diminta melepas hijab atau mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.

Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan siswa menangis sambil memeluk guru perempuan berjilbab. Dalam salah satu video yang dikutip Al Jazeera, seorang anak menangis ketika ditanya mengenai penyebab kesedihannya.

"Mereka tidak membiarkan ibu guru mengajar karena ibu guru memakai hijab," kata anak tersebut.

Rekaman lainnya menunjukkan aksi demonstrasi para siswi setelah mereka dilaporkan dikeluarkan dari sekolah karena mengenakan hijab.

Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan pada Senin, 12 Oktober 2026 menyatakan telah menahan 37 orang yang diduga mengganggu ketertiban umum ketika memprotes penerapan kebijakan tersebut.

Azerbaijan Kritik Pernyataan Pejabat Turki

Turki (Istimewa)

Persoalan ini turut memicu ketegangan dengan Turki, yang selama ini menjadi sekutu dekat Azerbaijan. Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sebelumnya mengkritik aturan tersebut melalui unggahan di media sosial X.

Saral menilai tindakan yang menghalangi siswa berjilbab memperoleh pendidikan "tidak dapat diterima".

"Jilbab bukanlah penghalang; itu adalah persyaratan keyakinan agama," tulis Saral. Ia juga mendesak pemerintah Azerbaijan segera memperbaiki kebijakan tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, YAP menyebut kritik Saral sebagai tindakan "populis dan tidak bertanggung jawab". Partai tersebut menegaskan aturan seragam sekolah disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, sekularisme, dan supremasi hukum.

YAP juga mengingatkan bahwa Turki secara konstitusional menerapkan prinsip sekuler. Oleh karena itu, Ankara diminta tidak menjadikan kebijakan pendidikan Azerbaijan sebagai instrumen untuk kepentingan politik.

Partai tersebut menegaskan bahwa semboyan "satu bangsa, dua negara" yang menggambarkan kedekatan hubungan Azerbaijan dan Turki tidak dapat dijadikan alasan untuk mencampuri urusan domestik masing-masing negara atau memaksakan pandangan politik dan ideologi.

Azerbaijan merupakan bekas republik Uni Soviet dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Konstitusinya menetapkan pemisahan agama dan negara sekaligus menjamin kebebasan beragama.

Penerapan aturan hijab di sekolah memunculkan perdebatan mengenai cara pemerintah mempertahankan prinsip sekularisme tanpa mengabaikan kebebasan beragama dan hak individu. Persoalan tersebut juga berpotensi memengaruhi hubungan Azerbaijan dan Turki yang selama ini terjalin erat.

Di tengah polemik tersebut, Azerbaijan turut membela hubungan diplomatiknya dengan Israel. Reuters melaporkan bahwa pemerintah Azerbaijan menyatakan hubungan kedua negara didasarkan pada hukum internasional dan kepentingan bersama.