Parlemen Malaysia Desak Gugat Indonesia soal Kabut Asap Karhutla

Lim mendorong pemerintah Malaysia mempertimbangkan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi atas dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.

"Jika pemerintah Indonesia menolak gugus tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, pemerintah Malaysia tak akan punya pilihan selain memulai tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi," ujar dia saat berpidato membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, dikutip dari Malay Mail, Jumat, 16 Oktober 2026.

Lim menegaskan bahwa masyarakat Malaysia tidak seharusnya terus menghadapi persoalan kabut asap yang berulang tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah.

"Rakyat Malaysia tak bisa lagi berdiam diri dan tak bertindak dalam menghadapi krisis kabut asap yang berulang ini."

Selain mendorong langkah hukum, Lim mengusulkan pembentukan gugus tugas permanen ASEAN yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi penanganan karhutla sebelum asap menyebar ke negara-negara lain.

Menurut Lim, keberadaan gugus tugas itu memungkinkan negara-negara di kawasan mengambil tindakan lebih awal untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah dampak polusi lintas batas.

Ia juga meminta pemerintah Malaysia menyiapkan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama pekerja sektor ekonomi gig dan pengemudi ojek daring yang harus beraktivitas di luar ruangan.

Baca Juga: Situasi Keamanan Arab Saudi Memburuk, Malaysia Imbau Warga Tunda Umrah

Petugas dari Dinas Kehutanan Kalteng berupaya memadamkan kebakaran di Kelurahan Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Antara)

Desakan Lim muncul ketika Malaysia masih menghadapi penurunan kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pada Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 10.00 waktu setempat, sebanyak 34 dari 68 stasiun pemantauan mencatat indeks polusi udara atau Air Pollutant Index (API) pada kategori tidak sehat.

Dampak kabut asap juga memaksa pemerintah Malaysia menutup sekolah-sekolah di Kuala Lumpur dan sejumlah negara bagian sejak beberapa pekan sebelumnya. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas ekonomi, terutama bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan di luar ruangan.

Lim menyoroti kondisi para pekerja yang kehilangan kesempatan mencari nafkah akibat memburuknya kualitas udara.

"Sekolah-sekolah kami ditutup, sementara para pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor ekonomi informal dan pengemudi Grab, terpaksa berhenti bekerja karena krisis kabut asap," kata Lim.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan kabut asap masih belum dapat dipastikan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang terdampak.

"Dampak kesehatan jangka panjangnya masih belum dapat dipastikan. Singkatnya, pemerintah harus memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang terkena dampak," imbuh dia.

Indonesia Kerahkan Berbagai Upaya Padamkan Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia telah berlangsung sejak bulan sebelumnya. Asap dari kebakaran tersebut turut menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran, mulai dari petugas pemadam kebakaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, hingga Polri. Berbagai instansi tersebut bekerja sama untuk memadamkan api dan menangani titik-titik kebakaran.

Selain pemadaman langsung di lapangan, Indonesia juga menjalankan operasi pengeboman air atau water bombing serta operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu mengendalikan karhutla.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, dampak kabut asap lintas batas masih menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Desakan dari parlemen Malaysia pun menambah tekanan diplomatik agar penanganan karhutla diperkuat melalui kerja sama regional yang lebih efektif.