pekerja menyiapkan paket makanan untuk mbg
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) terus membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) serta petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, pembenahan tata kelola dilakukan secara berkelanjutan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut mencakup pemberhentian kepala SPPG maupun petugas dapur yang terbukti terlibat tindak pidana, melakukan kekerasan atau korupsi, hingga menyebabkan insiden keamanan pangan.
"Perbaikan tata kelola MBG terus berjalan, yang kurang kami benahi di bawah kepemimpinan yang baru, mulai dari perbaikan kedisiplinan ASN, koordinator wilayah, hingga kepala SPPG. Saat ini bahkan jam kepala SPPG sudah kami atur sesuai dengan operasional dapur, yaitu pukul 02.00-08.00, dan 17.00-19.30," kata Tysa dalam keterangannya, Selasa, 20 Oktober 2026.
Selain memperketat disiplin personel, BGN juga menetapkan ketentuan pelabelan pada ompreng atau wadah makanan. Label tersebut harus mencantumkan batas waktu konsumsi serta keterangan bahwa makanan wajib disantap di tempat dan tidak diperbolehkan dibawa pulang.
Baca Juga: Awasi Standar Dapur, BGN Uji Coba Integrasikan CCTV MBG ke Pusat
Ketentuan itu diterapkan untuk menjaga kualitas makanan saat dikonsumsi penerima manfaat. BGN juga terus mengawasi pelaksanaan aturan tersebut agar seluruh SPPG mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
"Itu untuk memastikan kualitas makan masih di golden time (waktu emas) dan pelaksanaannya juga terus kami pantau secara berkelanjutan guna memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditaati dengan benar," ucap Tysa.
BGN turut mengembangkan model pelayanan MBG melalui uji coba sistem prasmanan di 66 lokasi. Pada saat yang sama, lembaga tersebut menginstruksikan seluruh SPPG di Indonesia untuk menghubungkan kamera pengawas atau CCTV di dapur masing-masing ke pusat pemantauan. Sistem ini memungkinkan aktivitas dapur diawasi secara langsung atau real-time.
Baca Juga: Terlibat Kekerasan, Dua Pejabat KPPG Bogor Dinonaktifkan BGN
"CCTV seluruh dapur akan terkoneksi ke pusat untuk memantau apakah SOP di tiap dapur dijalankan atau tidak, selain itu dari segi komunikasi pun kami perbaiki lebih intensif, baik komunikasi publik maupun antar-lembaga," ucap Tysa.
Di tengah pembenahan tersebut, pemerintah tetap memperluas jangkauan MBG sembari meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan. Hingga 30 September 2026, program ini telah menjangkau 57 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.486 SPPG.
Sebagai bagian dari pengetatan standar kebersihan, BGN juga menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi memperhatikan persyaratan sanitasi dan keamanan makanan.
Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran MBG tercatat sebesar Rp153,2 triliun, setara dengan 66,9 persen dari pagu efektif senilai Rp229 triliun.
Ke depan, pemerintah menargetkan cakupan MBG terus bertambah. Pada 2027, program ini direncanakan menjangkau 72,4 juta penerima manfaat, meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
