Para pelajar berpawai melintasi pusat kota dalam sebuah demonstrasi publik di Nancy, Prancis, pada Sabtu (17/10/2026). Para pelajar turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka terkait kebijakan pendidikan dan kepemudaan sebagai bagian dari rangk
Ntvnews.id, Paris – Pemerintah Prancis meningkatkan kewaspadaan menjelang gelombang demonstrasi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026 waktu setempat. Sebanyak 70 ribu personel kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan susulan.
Dilansir dari AFP, Minggu, 25 Oktober 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar pertemuan dengan Dewan Pertahanan yang dihadiri para menteri dan pejabat tinggi negara. Macron juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran aparat keamanan untuk membahas situasi terkini.
Pengerahan puluhan ribu personel tersebut dilakukan setelah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup pada pekan sebelumnya berujung kerusuhan serius. Aparat keamanan akan ditempatkan di berbagai wilayah Prancis guna menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Di tengah situasi tersebut, Macron dilaporkan menunda agenda kunjungan ke Nigeria dan Senegal yang semula direncanakan pada akhir Oktober.
Pekan ini, Macron untuk pertama kalinya bertemu dengan perwakilan siswa sekolah menengah yang terlibat dalam gerakan protes. Namun, pertemuan itu belum meredakan ketidakpuasan para pelajar. Mereka justru mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan demonstrasi sampai pemerintah memberikan langkah konkret untuk memenuhi tuntutan mereka.
"Kami tidak puas," kata perwakilan siswa sekolah menengah, Nathanael Combary.
Baca Juga: KBRI Paris Imbau WNI Waspada di Tengah Kerusuhan, Patuhi Jam Malam di Prancis
Ketua kelompok kampanye High School Renewal tersebut meminta para pelajar untuk "terus bergerak" dalam mempertahankan tuntutan mereka kepada pemerintah. Ia menilai Macron telah menunjukkan sikap "penuh perhatian", tetapi pihaknya masih menantikan hasil lebih lanjut dari pembicaraan dengan Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026.
Aksi protes yang awalnya digerakkan para siswa untuk menyuarakan persoalan di lingkungan pendidikan kini berkembang menjadi gerakan nasional. Ketidakpuasan masyarakat terhadap meningkatnya biaya hidup turut memperluas gelombang demonstrasi tersebut.
70 Ribu Personel Dikerahkan, Sejumlah Kota Batasi Demonstrasi
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan sebanyak 70 ribu personel keamanan akan diterjunkan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia juga memperingatkan adanya seruan untuk melakukan kekerasan dan penjarahan yang beredar melalui media sosial.
Mengantisipasi kemungkinan kerusuhan, pemerintah memperketat pengamanan sekaligus membatasi pelaksanaan demonstrasi di sejumlah kota.
Di Orleans, sekitar 20 ribu hingga 30 ribu demonstran diperkirakan akan turun ke jalan. Namun, massa dilarang berkumpul di pusat kota. Pembatasan serupa juga diberlakukan di kawasan pusat Lyon selama akhir pekan.
Polisi terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa dalam sebuah demonstrasi di tengah mobilisasi nasional terkait kenaikan biaya hidup, harga bahan bakar, dan pendanaan pendidikan di Paris, Prancis, Minggu (18/10/2026). (ANTARA)
Sementara itu, di Paris, demonstran hanya diperbolehkan beraksi melalui rute yang telah ditentukan, yakni antara Alun-alun Bastille dan Nation di bagian timur ibu kota.
Otoritas Marseille juga memberlakukan larangan demonstrasi. Meski demikian, pemerintah setempat pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengumumkan pengecualian bagi aksi yang diselenggarakan oleh serikat pekerja.
Pengamanan ketat turut berdampak pada aktivitas publik di Paris. Sejumlah museum terkenal, termasuk Museum Louvre, dijadwalkan tutup sepanjang Sabtu, 24 Oktober 2026 waktu setempat.
Pemerintah Tetapkan Status Kewaspadaan Maksimum
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa seluruh langkah pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kerusuhan seperti yang terjadi pada pekan sebelumnya.
Menteri Delegasi Prancis untuk Kementerian Dalam Negeri, Jean-Didier Berger, menyatakan pemerintah berada dalam kondisi siaga tertinggi menjelang aksi demonstrasi nasional tersebut.
"Kita berada pada level kewaspadaan maksimum," tegas Berger saat diwawancarai stasiun televisi BFMTV, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Berger juga mengatakan pemerintah "sama sekali tidak menutup kemungkinan apa pun dalam beberapa hari dan minggu ke depan" apabila diperlukan, termasuk melarang penyelenggaraan pertemuan maupun kegiatan budaya dan olahraga demi menjaga keamanan.
Ia menambahkan, jumlah personel keamanan yang dikerahkan pada Sabtu, 14 Oktober 2026 akan "20 persen lebih banyak" dibandingkan pengerahan pada 17 Oktober lalu. Demonstrasi pada tanggal tersebut berakhir ricuh dengan aksi pembakaran dan penjarahan di sejumlah lokasi.
Dengan pengerahan puluhan ribu polisi dan pembatasan aktivitas di berbagai kota, pemerintah Prancis berupaya mencegah terulangnya kerusuhan. Namun, tuntutan para pelajar dan kemarahan masyarakat atas tekanan biaya hidup masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Macron dalam meredakan ketegangan sosial.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
