Sejumlah besar delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB sebagai bentuk protes ketika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium untuk menyampaikan pidato dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81. (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya terlibat langsung dalam upaya menjajaki kesepakatan dengan sejumlah negara untuk menerima warga Palestina yang meninggalkan Jalur Gaza. Pemerintah Israel disebut tengah aktif membahas kemungkinan pemindahan penduduk dari wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan media sayap kanan Israel, Channel 7, yang dikutip dari Middle East Monitor, Minggu, 25 Oktober 2026, Netanyahu menyatakan pemerintahannya sedang berupaya menyusun pengaturan agar warga Palestina dapat meninggalkan Gaza.
"Setiap warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki kebebasan untuk pergi," kata Netanyahu dalam wawancara menjelang pemilihan legislatif Israel pada 27 Oktober mendatang.
Netanyahu menyebut persoalan utama dalam rencana tersebut adalah menemukan negara yang bersedia menerima warga Palestina dari Gaza.
Baca Juga: Benjamin Netanyahu Jalani Operasi Pengangkatan Prostat
"Kami sedang mengupayakan hal ini; saya secara pribadi mengupayakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin memaparkan rinciannya," ucap PM Israel tersebut.
Meski mengaku telah mencapai sejumlah perkembangan awal, Netanyahu tidak mengungkapkan negara-negara yang telah diajak berdiskusi. Ia juga tidak menjelaskan sejauh mana proses negosiasi berlangsung ataupun memastikan apakah sudah ada negara yang bersedia menerima warga Gaza.
Netanyahu Klaim 150 Ribu Warga Telah Tinggalkan Gaza
Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu mengklaim sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Jalur Gaza selama perang berlangsung. Ia juga memperkirakan sedikitnya 60 persen penduduk Gaza akan memilih pergi apabila mendapatkan kesempatan.
Namun, Netanyahu tidak menyertakan data atau bukti pendukung untuk memperkuat klaim mengenai jumlah warga yang telah meninggalkan Gaza maupun perkiraan keinginan penduduk tersebut.
Selain membahas pemindahan warga, Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel berencana mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintahannya belum berencana menarik pasukan dari kawasan yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel.
Seorang anak berada di antara puing bangunan akibat serangan udara Israel di kamp pengungsi Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza, Palestina, Kamis, 30 Juli 2026 (Antara)
Pernyataan Netanyahu muncul setelah sejumlah pejabat pemerintah Israel sebelumnya mengusulkan pemindahan warga Palestina ke luar Jalur Gaza. Gagasan tersebut mendapat penolakan keras dari para pemimpin Palestina dan pemerintah negara-negara Arab.
Para pengkritik menilai rencana relokasi itu berisiko menyebabkan warga Palestina terusir secara permanen dari tanah mereka. Kekhawatiran tersebut menguat mengingat serangan militer Israel sejak Oktober 2023 telah mengakibatkan kehancuran besar terhadap permukiman, infrastruktur, dan berbagai layanan penting di Gaza.
Kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk juga dinilai dapat membatasi kebebasan warga Palestina dalam menentukan pilihan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Dalam situasi ketika tempat tinggal dan fasilitas dasar hancur, keputusan untuk pergi dikhawatirkan tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas.
Karena itu, rencana pemindahan penduduk Gaza ke negara lain terus menjadi isu sensitif, terutama terkait hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka dan kekhawatiran mengenai kemungkinan pengusiran permanen di tengah konflik berkepanjangan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
