Polisi Prancis turun tangan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dalam aksi protes nasional terkait kenaikan biaya hidup, harga bahan bakar, dan pendanaan pendidikan di Nancy, Prancis, pada Sabtu, (17/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Paris - Gelombang demonstrasi kembali melanda sejumlah wilayah di Prancis pada Sabtu, 24 Oktober 2026 waktu setempat. Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian menangkap 135 orang dan menyita berbagai jenis senjata.
Di Orleans, ribuan demonstran meneriakkan slogan-slogan anti-fasis sebagai bentuk penolakan terhadap kongres partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen. Le Pen merupakan salah satu kandidat dalam Pemilu Prancis.
"Macron [harus] mengundurkan diri. Le Pen dipenjara," teriak para demonstran, sebagaimana dilansir dari AFP, Minggu, 25 Oktober 2026,
Di wilayah lain, sekitar 150 orang menggelar aksi protes di kawasan yang telah ditetapkan sebagai lokasi terlarang untuk demonstrasi. Polisi sempat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
"Polisi benar-benar bergerak cepat. Mereka datang dan membubarkan demonstrasi bahkan sebelum aksi dimulai," ujar seorang mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut.
Baca Juga: KBRI Paris Imbau WNI Waspada di Tengah Kerusuhan, Patuhi Jam Malam di Prancis
Unjuk rasa juga berlangsung di Paris. Demonstrasi yang awalnya direncanakan di sekitar Alun-alun Bastille terpaksa dialihkan ke Porte d'Italie, kawasan yang berada lebih jauh di pinggiran ibu kota.
Perwakilan serikat pekerja, Murielle Guilbert, menyebut Presiden Emmanuel Macron telah melarang demonstran berunjuk rasa di lokasi yang sebelumnya mereka pilih.
"Kita berada di sini, hari ini, jelas sekali, karena ada kemarahan sosial yang sangat besar di negara ini. Karena upah [juga] masih belum dinaikkan ke tingkat yang seharusnya," ujar Guilbert.
135 Orang Ditangkap, Berbagai Senjata Disita
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengungkapkan bahwa kepolisian telah mengamankan 135 orang selama rangkaian demonstrasi. Petugas juga menyita sejumlah benda yang diduga dapat digunakan sebagai senjata.
Barang-barang tersebut meliputi bola logam, peluru timah, kembang api, ketapel, bola baja, senjata rakitan, katana, hingga senjata airsoft.
"Sejauh ini belum ada insiden besar," ujar Nunez.
demonstrasi di Prancis/Antara
Sebelumnya, pemerintah Prancis dilaporkan berencana mengerahkan sekitar 70 ribu personel kepolisian untuk menjaga keamanan selama demonstrasi pada Sabtu. Pemerintah juga memberlakukan larangan aksi di sejumlah titik tertentu.
Kebijakan pembatasan demonstrasi dan pengerahan personel dalam jumlah besar tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Langkah pemerintah dinilai berlebihan dan memunculkan kekhawatiran mengenai praktik otoriter dalam menangani kebebasan berunjuk rasa.
Peneliti senior Human Rights Watch, Eva Cosse, menegaskan pentingnya peran aparat dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
"Di negara yang diatur oleh supremasi hukum, polisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa demonstrasi dapat berlangsung secara damai dan aman, serta melindungi masyarakat dari kekerasan," ujar Cosse.
Gelombang demonstrasi di Prancis pada awalnya dipicu oleh gerakan mahasiswa dan pelajar yang memprotes buruknya kondisi pendidikan. Seiring waktu, aksi tersebut berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan menyebar ke berbagai wilayah.
Meningkatnya biaya hidup turut memperbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi sosial dan ekonomi di negara tersebut.
Pada Sabtu pekan sebelumnya, rangkaian demonstrasi bahkan diwarnai penjarahan, pembakaran, dan perusakan sejumlah fasilitas. Sebanyak 217 orang dilaporkan telah ditangkap dalam aksi tersebut.
Kembalinya demonstrasi dalam skala besar menunjukkan bahwa ketegangan sosial di Prancis masih berlanjut. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan sekaligus merespons tuntutan masyarakat yang memprotes kondisi pendidikan, tekanan biaya hidup, dan kebijakan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
