Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi contoh pemberdayaan berbasis anggaran negara yang mampu membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kalau yang berbasis APBN, yang terbaik adalah BGN. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat, 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu,” ujar Menko Muhaimin di Plaza BP Jamsostek, 27 Oktober 2026.
Baca Juga: BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG MBG Tidak Cair
Tercatat 148.500 pelaku usaha baru masuk dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, sebanyak 63,1 ribu pemasok UMKM juga terlibat dengan ekosistem program tersebut.
Menurutnya, program MBG memperlihatkan bagaimana belanja negara dapat menciptakan peluang ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha. Model ini perlu menjadi pembelajaran bagi kementerian dan lembaga agar setiap anggaran yang dikeluarkan turut mendorong produktivitas dan kemandirian masyarakat.
Menko Muhaimin menegaskan, pemberdayaan harus menjadi arus utama dalam kebijakan anggaran pemerintah. Ia meminta agar anggaran pemberdayaan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan, kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama. Arus utama APBN kita harus pemberdayaan,” tegasnya.
Menko Muhaimin menjelaskan, pemberdayaan masyarakat juga tumbuh melalui inisiatif di luar program pemerintah. Pesantren, misalnya, telah lama memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dan nilai kemandirian.
Baca Juga: BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG MBG Tidak Cair
Peran dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat menuju pekerjaan. Ia mencontohkan kawasan industri MM2100 di Bekasi yang mengembangkan pendidikan kejuruan sesuai kebutuhan industri. Melalui model tersebut, peserta didik dibekali keterampilan, sikap kerja, dan karakter yang relevan sehingga memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.
Selain itu, pemberdayaan dapat diperluas melalui kolaborasi pemerintah, lembaga amil zakat, filantropi, BUMN, dan sektor swasta. Pemerintah dapat mendukung dengan penyediaan data dan penentuan lokasi sasaran, sementara mitra berkontribusi melalui pelaksanaan program dan dukungan pendanaan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Agar kolaborasi berjalan efektif, Menko Muhaimin menekankan pentingnya keselarasan data sasaran dengan data pemerintah. Kesamaan data diperlukan agar intervensi tidak tumpang tindih dan dukungan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga mendorong agar jumlah pihak yang terlibat dan wilayah sasaran pemberdayaan terus diperluas. Dengan semakin banyaknya program yang terhubung, masyarakat di berbagai daerah diharapkan memperoleh akses yang lebih besar terhadap pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha.
Melalui pendekatan ini, Menko Muhaimin berharap belanja negara semakin diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang nyata. Pemberdayaan tidak cukup berhenti pada bantuan, tetapi perlu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (NTVNews.id)