Pemilu Israel (Istimewa)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot, salah satu rival terkuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilu Israel, menuding adanya dugaan kecurangan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Partai tersebut mengaku telah menerima laporan mengenai dugaan manipulasi hingga pencurian surat suara di sejumlah TPS yang tersebar di berbagai wilayah Israel.
Yashar menyebut antrean panjang terjadi di beberapa TPS yang banyak dikunjungi pendukung mereka. Partai itu juga menduga kondisi tersebut sengaja diciptakan untuk menghambat proses pemungutan suara.
"Kami akan segera mengajukan pengaduan resmi kepada Komite Pemilihan Umum Pusat," kata Partai Yashar melalui unggahan di X, seperti dikutip Al Jazeera.
Yashar turut mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran selama pemungutan suara berlangsung hingga pukul 22.00 waktu setempat.
Baca Juga: Trump Tuduh Pemilu Brasil Penuh Kecurangan
"Kami tidak akan membiarkan siapa pun menggagalkan perubahan yang kami perjuangkan," ucap Yashar.
Selain dugaan pelanggaran di TPS, muncul laporan mengenai aktivitas tidak biasa yang menyasar warga Arab Israel, yakni warga keturunan Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel.
Partai Likud pimpinan Netanyahu dilaporkan mengerahkan sejumlah tim untuk merekam warga Palestina berkewarganegaraan Israel ketika memberikan suara di luar lokasi TPS.
Media Israel, Haaretz, melaporkan bahwa Likud telah mengeluarkan dana jutaan shekel untuk merekrut dan membayar petugas pemantau di TPS yang berada di kota-kota dengan mayoritas penduduk Arab Israel. Para petugas tersebut ditugaskan merekam pemilih dan menyampaikan laporan secara langsung kepada markas partai.
Dalam pemilu kali ini, sekitar 7,3 juta warga Israel tercatat memiliki hak pilih. Jumlah itu mencakup sekitar 1,2 juta warga Palestina yang memegang kewarganegaraan Israel dan dikenal sebagai warga Arab Israel.
Kelompok tersebut merupakan keturunan warga Palestina yang bertahan di wilayah yang menjadi Israel setelah perang Arab-Israel pada 1948. Konflik tersebut mengawali pembentukan Israel sebagai sebuah negara dan menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka.
Sebagian warga Palestina yang meninggalkan wilayahnya kemudian menetap di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara lainnya tinggal di kamp-kamp pengungsi di kawasan sekitarnya.
Adapun warga Palestina yang tetap bertahan di wilayah Israel kemudian dikenal sebagai warga Arab Israel atau warga Palestina Israel. Mereka memperoleh kewarganegaraan Israel sehingga memiliki hak sebagai warga negara, termasuk hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
Sebaliknya, sekitar tiga juta warga Palestina dewasa yang tinggal di wilayah Palestina yang diduduki, seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, tidak memiliki hak suara dalam pemilu Israel tersebut.
Di tengah berlangsungnya pemungutan suara, militer Israel menyatakan seluruh perlintasan darat antara Israel dan wilayah Tepi Barat Palestina akan ditutup sementara.
Pemilu kali ini menjadi perhatian karena merupakan pemilihan pertama sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza pada 2023, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober tahun yang sama.
Pemungutan suara juga berlangsung ketika Israel menghadapi gelombang kritik internasional dan berkurangnya dukungan dari sejumlah negara Barat akibat operasi militernya di Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
