Guru Besar Unsoed Sebut Kunjungan Gibran ke Cilacap Bawa Dampak Investasi

Ntvnews.id, Jakarta - Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Icuk Rangga Bawono, menilai kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin 26 Oktober 2026, punya nilai strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda pemerintahan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Cilacap.

“Kami memandang bahwa kunjungan Wapres ke Kabupaten Cilacap itu sangat penting. Karena Wapres tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa investor, kementerian terkait, dan BUMN yang mungkin saja bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Cilacap,” ujar Icuk.

Ia menjelaskan, Cilacap memiliki berbagai potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan melalui kerja sama lintas sektor. Peluang tersebut antara lain terdapat pada penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perikanan, hingga pengembangan energi ramah lingkungan.

Menurut Icuk, kehadiran Wapres bersama jajaran pemerintah pusat dapat menjadi momentum untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki kementerian maupun BUMN.

“Kunjungan kerja Wapres Gibran beserta rombongan itu memiliki peranan yang sangat strategis. Hal itu harus segera dimanfaatkan oleh Pemkab dan seluruh stakeholder, kira-kira apa yang bisa dioptimalkan dari kunjungan kerja tersebut,” katanya.

Icuk menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki sejumlah pijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayahnya. Salah satunya melalui penyusunan rencana induk pengembangan sektor perikanan dan UMKM yang melibatkan unsur pendidikan tinggi di Cilacap.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk segera memetakan peluang kerja sama yang dapat direalisasikan setelah kunjungan Wapres.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Regulasi tersebut, menurutnya, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal dan berbagai peluang pengembangan ekonomi.

Icuk menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau kesepakatan, melainkan dari kemampuan seluruh pihak menerjemahkan peluang menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap momentum kunjungan Gibran dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor-sektor produktif.

“Jangan sampai hanya berhenti pada wacana. Harusnya itu bisa direalisasikan dalam berbagai macam kegiatan yang baik,” pungkasnya.