Kemarau Panjang, Piring Terancam Saat “Super El Nino” Bertemu Rapuhnya Ketahanan Pangan Kita

Ntvnews.id, Jakarta - Hampir lima bulan nyaris tanpa hujan di sebagian NTT dan Yogyakarta. Hingga akhir September 2026, hampir 78 persen wilayah Indonesia terjebak musim kemarau. Menurut BMKG, ini bukan kemarau biasa: 2026 ditetapkan sebagai tahun “super El Nino”.

El Nino adalah pemanasan suhu laut di Pasifik tengah hingga timur. Fenomena ini melemahkan angin pasat sehingga hujan di Indonesia berkurang. Akibatnya terjadi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga risiko krisis pangan.

Koordinator Bidang Analisis BMKG, Kadarsa, menyebut dampak ini sudah terasa. Curah hujan menurun di sebagian besar wilayah dan kebakaran hutan meningkat. Ia mencatat, harga pangan di beberapa lokasi naik meski “sedikit”. Produktivitas di sejumlah daerah “tidak menggembirakan”.

Yang lebih mengkhawatirkan, BMKG mengungkapkan El Nino kini lebih sering datang. Dulu muncul tiap 5-7 tahun, dalam 30 tahun terakhir menjadi sekitar 2-3 tahun. Di saat yang sama, 2024 tercatat sebagai tahun terpanas di Indonesia dan dunia.

Baca Juga: BMKG: El Nino Bikin Musim Hujan Mundur, Puncaknya Desember 2026

Kenyataan ini cukup mengkhawatirkan bagi pertanian nasional untuk memenuhi kebutuhan 280 juta-287 juta jiwa. Sebab, kekeringan panjang yang disulut El Nino menyisakan gagal panen di sejumlah wilayah Indonesia.

Padahal, Bapan Pangan Nasional (Bapanas) memancang target produktivitas padi 10 ton/hektare, lebih tinggi dibandingkan 2025 yakni 6-7 ton/hektare. Lalu pertanyaannya, seberapa siap ketahanan pangan kita menghadapi kondisi tersebut?

El Nino Memicu Gagal Panen

BPS mengingatkan, angka produksi beras bisa berubah dipengaruhi serangan hama, banjir, kekeringan, dan waktu panen. Pakar IPB memperkirakan penurunan produksi 2027 bisa lebih besar karena El Nino diperkirakan berlanjut hingga pertengahan 2027.

Gagal panen dan menipisnya pasokan kemudian berpotensi melahirkan dampak susulan lainnya, yaitu melonjak harga di tingkat konsumen. Satgas Saber Pangan menyebut, produksi gabah yang menurun membuat penggilingan berebut gabah. Dampaknya, harga beli gabah melampaui harga pembelian pemerintah Rp 6.500 per kilogram dan ongkos produksi beras mendekati batas harga eceran tertinggi (HET).

Pada pekan ketiga September 2026, BPS mencatat beras medium naik 0,76 persen menjadi Rp 14.644 per kilogram dan beras premium naik 0,69 persen menjadi Rp 16.495 per kilogram, keduanya di atas HET.

Baca Juga: Pramono Pimpin Apel Hadapi Puncak Musim Kemarau

Bloomberg Economics memperkirakan, El Nino berpotensi menambah inflasi di  Indonesia sekitar 1,87 poin persentase, sementara Allianz mencatat sekitar 35 persen konsumsi rumah tangga kita dibelanjakan untuk pangan. Melihat rujukan angka di atas, maka kemarau panjang di sawah akan terasa di piring makan. Terutama bagi buruh harian, petani kecil, nelayan, dan pengemudi ojek yang bekerja di bawah terik mentari.

Dari Ladang Kering ke Harga di Pasar

Krisis pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya beras, juga apakah rakyat mampu membelinya atau tidak. Alurnya sederhana: air menyusut, masa tanam terlambat atau gagal, panen turun, pasokan seret, harga naik.

Bapanas mengingatkan tiga pilar yang harus terjaga: pangan tersedia, terjangkau, dan bisa dimanfaatkan secara bergizi. Persoalannya, kekeringan datang saat fondasi pangan kita dalam keadaan melemah.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Bapanas, Hamid Sangaji mengungkapkan sejumlah masalah. Pertama, sawah menyusut. Banyak lahan berubah menjadi sekolah, rumah sakit, dan permukiman. Kedua, petani menua. Anak muda kian enggan bertani.

Baca Juga: BMKG: El Nino Bikin Musim Hujan Mundur, Puncaknya Desember 2026

Ketiga, penduduk bertambah. Produksi harus terus lebih tinggi daripada konsumsi, kalau tidak impor jadi jalan keluar. Kemudian, pangan nasiomal terlalu bergantung pada nasi. Konsumsi jagung, sagu, dan umbi-umbian masih rendah.

Krisis Iklim adalah Krisis Dapur

Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi krisis iklim. Sebab, krisis ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan pula ancaman langsung yang menaikkan harga pangan akibat gagal panen di beberapa wilayah.

Gagal panen yang dipicu El Nino berdampak pada produksi beras nasional. Menurut data BPS yang dikutip media, produksi beras 2021 sebesar 31,33 juta ton, 2022 sebesar 31,54 juta ton, lalu turun ke 31,10 juta ton pada 2023 dan sekitar 30,62 juta ton pada 2024.

Penurunan itu terjadi ketika El Nino memicu kekeringan hebat. Pada Januari-Juli 2024 produksi turun 2,47 juta ton dibandingkan periode sama 2023. Produksi lalu melonjak ke sekitar 34,7 juta ton pada 2025 (proyeksi BPS 34,77 juta ton, catatan Katadata 34,71 juta ton).  Namun pola itu rentan berbalik: banjir dan longsor di Sumatera akhir 2025, hujan tinggi awal 2026, dan El Nino kuat sejak Agustus 2026 membuat proyeksi produksi 2026 turun sekitar 1,7 juta ton ke kisaran 33 juta ton.

Guncangan iklim yang mengakibatkan gagal panen, mekanismenya terlihat langsung di sawah. Pada April 2026, produksi mencapai 7,63 juta ton gabah kering giling, turun 16,03 persen dari April 2025, dengan luas panen turun 15,47 persen. Proyeksi BPS untuk Januari-Juli 2026 adalah 21,95 juta ton, sedikit di bawah 22,03 juta ton periode sama 2025. Selisih itu tampak kecil karena panen awal tahun masih tertolong tetapi risikonya terkumpul di musim tanam berikutnya.

Atasi Krisis Iklim

Data di atas menunjukkan, krisis iklim mengancam produksi pangan nasional. Jika tidak segera diantisiapasi, bukan tidak mungkin negara kita mengalami bencana kelaparan. Maka, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi krisis iklim. Ini dapat dimulai dengan mengatasi karhutla di Kalimantan. Pemerintah perlu bergerak dari pemadaman menuju pencegahan di hulu.

Sebab, El Nino diperkirakan berlanjut hingga awal 2027 sementara Kalimantan Tengah mencatat 5.379 titik panas dan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan areal terbakar terluas, sekitar 38.310 hektare, pada 2026. 

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya menetapkan siaga darurat dini di provinsi rawan, memosisikan helikopter water bombing, tim darat, dan peralatan di kabupaten berisiko tinggi sebelum puncak kemarau.

Selain itu, menghidupkan kembali patroli terpadu berbasis desa dengan insentif bagi masyarakat peduli api. Sepanjang Januari-Agustus 2026, SiPongi mencatat 202.010 hektare lahan terbakar dan kejadian karhutla semester pertama melonjak 366 persen dibandingkan tahun lalu.

CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan mencapai Rp 123,1 triliun.  Pada 28 Agustus, satelit mendeteksi 13.727 titik panas, 5.379 di antaranya di Kalimantan Tengah.

Baca Juga: Amran Pastikan Stok Beras Aman hingga Juni 2027 di Tengah El Nino

Pemerintah perlu segera melakukan restorasi dan pembasahan gambut, yang dipercepat melalui pembangunan serta pemeliharaan sekat kanal, sumur bor, dan pemantauan tinggi muka air, terutama di gambut yang telah berubah menjadi kebun. Sebab, lahan yang mengering inilah yang paling mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Di samping itu, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang konsisten.

Caranya, lakukan audit kepatuhan sarana pencegahan kebakaran pada konsesi sawit dan hutan tanaman industri, sanksi administratif hingga pencabutan izin dan pidana bagi korporasi yang arealnya terbakar, serta keterbukaan data titik api dan kepemilikan konsesi agar publik dapat ikut mengawasi.

Kemudian, pembukaan lahan baru termasuk untuk proyek pangan dan perkebunan, tak dilakukan di lahan gambut serta kawasan hutan sebelum ada kajian risiko kebakaran serta persetujuan masyarakat setempat, dengan alternatif berupa pengolahan lahan tanpa bakar dan dukungan alat bagi petani kecil.

Merujuk data, luas hutan Indonesia kian menyusut. Auriga Nusantara mencatat deforestasi 2025 mencapai 433.751 hektare, naik 66 persen dari 261.575 hektare pada 2024. Sekitar 18 persen terjadi di area pencadangan program ketahanan pangan, energi, dan air.

Kementerian Kehutanan menyebut, perbedaan angka bisa berasal dari definisi dan metodologi. Mereka sempat melaporkan 166.450 hektare hingga September 2025. Maka, pemerintah perlu transparan membuka data resmi agar perdebatan angka tak menutupi masalah.

Apa yang Sudah dan akan Dilakukan?

Pemerintah menyebut sejumlah langkah: mencetak sawah baru di luar Jawa termasuk Papua, memakai drone dan alat mesin pertanian, mengejar produktivitas 10 ton per hektare, serta membeli gabah petani lewat Bulog.

BMKG menambahkan, karena El Nino sudah diprediksi sejak awal, air hujan semestinya ditampung lebih dulu lewat embung dan panen air hujan.  Untuk jangka panjang, pertanian di rumah kaca disebut sebagai salah satu solusi.

Di sisi konsumsi, masyarakat diajak mengonsumsi beragam pangan: jagung, sagu, ubi, rumput laut, dan ikan. Namun, dari seluruh kebijakan  yang telah ditempuh, ada celah yang patut dicatat publik dan pembuat kebijakan.

Pertama, dampak El Nino pada pangan belum disertai angka: berapa hektare sawah gagal panen, berapa produksi beras turun, berapa stok pemerintah, dan seberapa naik harga.

Kedua, peringatan dini BMKG belum terlihat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, seperti penyesuaian kalender tanam atau pompanisasi. Ketiga, belum ada penjelasan soal rencana darurat, anggaran cadangan, maupun perlindungan pendapatan petani yang gagal panen. Program cetak sawah dan drone, meski penting tidak menjawab kekeringan yang sedang berjalan.

Rekomendasi

Penulis mengapresiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah menyiapkan cadangan pangan nasional, pada Oktober 2026 cadanngan mencapai 4,56 juta ton, yang disebutnya tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini diungkapkan Mentan dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk “2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” pada 21 Oktober 2026. Amran tidak hanya bicara stok di gudang.

Ia menghitung “kekuatan pangan” nasional sebesar 25 juta ton, yang terdiri dari estimasi produksi tanaman di lapangan (standing crop) sekitar 10 juta ton, stok di rumah tangga dan HOREKA (hotel, restoran, dan kafe) sekitar 10 juta ton, serta cadangan di gudang sekitar 4,5 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi 2,5 juta ton per bulan, menurutnya angka itu cukup untuk 10 bulan, atau hingga Juli 2027.

Baca Juga: Mentan Amran Siapkan 2 Juta Hektare Tebu hingga Jagung untuk Program Bioetanol

Amran menyebutkan untuk mendukung produksi pertanian, Presiden telah menurunkan harga pupuk sebesar 20%, yang  dinikmati sekitar 115 juta petani. Sementara kenaikan HPP gabah dan beras mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) ke angka 131, yang diklaim tertinggi sejak merdeka.

Namun, demikian meskipun stok pangan telah disiapkan, upaya  mengatasi krisis iklim yang telah berdampak pada produksi pangan perlu didukung sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memberikan perlindungan pada kelompok paling rentan terhadap guncangan iklim. Terutama, nelayan dan petani, yakni dengan menyiapkan bantuan sosial adaptif saat gagal panen, asuransi pertanian dan nelayan yang mudah diakses. Selain itu, menerapkan cadangan pangan daerah, serta perlindungan pekerja luar ruang dari cuaca ekstrem.

Kedua, mengatasi karhutla dari hulu, yakni dengan memulihkan dan basahi gambut, perkuat patroli dini saat El Nino, dan tindak tegas korporasi pemilik konsesi yang terbakar. Status bencana nasional patut dipertimbangkan bila eskalasi berlanjut.

Ketiga, menyatukan kebijakan pangan dan iklim. Anggaran stabilisasi harga akan terus bocor bila hutan dan gambut yang menjaga air dan iklim mikro, terus dikorbankan. 

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan masa yang tepat untuk mengoreksi arah swasembada pangan. Apalagi, Upaya menyelamatkan iklim pada akhirnya untuk menjaga harga pangan di pasar, dan sepiring makanan di meja makan.

Rahma Widhiasari