BGN Klaim Efisiensi dan Pengembalian Anggaran hingga Rp44 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat efisiensi anggaran dan pengembalian dana ke kas negara mencapai Rp44 triliun dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Capaian tersebut berasal dari penyesuaian alokasi anggaran, penghematan insentif yayasan, pembatasan biaya operasional dapur, hingga pengembalian dana dari rekening bermasalah.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam agenda Refleksi 100 Hari Kinerja Kepala BGN pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurutnya, langkah efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat, sekaligus memperkuat tata kelola Program MBG agar lebih efektif dan akuntabel.

Salah satu sumber penghematan terbesar berasal dari penyesuaian alokasi anggaran BGN. Setelah melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan pelaksanaan program, BGN memutuskan mengurangi alokasi anggaran dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Kebijakan itu membuat anggaran sebesar Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara

"Sampai dengan 100 hari ini, dari awal kami dilantik, kami telah membuat pengembalian atau membuat efisiensi lagi. Pertama, setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara," katanya.

BGN juga melakukan penghematan melalui perubahan skema insentif bagi yayasan mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis. Melalui kebijakan yang diterbitkan pada 5 Oktober, BGN menyesuaikan skema insentif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per ompreng.

Sudaryono mengatakan, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.

"Maka kami telah mengeluarkan di tanggal 5 Oktober yang lalu, kami kembalikan dari Rp6 juta flat berapa pun omprengnya, kami kembalikan ke Rp2.000, dan berapa yang dihemat dari situ adalah sekitar Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun, kami hemat, kami selamatkan," imbuhnya.

Baca Juga: BGN Minta Syarat Ini Dipenuhi Agar Dana Dapur Cair

Baca Juga: Sudaryono: MBG Program Besar, Harus Benar

Efisiensi berikutnya dilakukan melalui penataan biaya operasional dapur MBG. Sebelumnya, dana operasional sebesar Rp3.000 menggunakan mekanisme at cost atau berdasarkan biaya yang dikeluarkan.

Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya apabila pengeluaran yang dilaporkan melampaui batas awal, misalnya mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000.

Untuk memperketat pengawasan, BGN menetapkan aturan baru yang membatasi biaya operasional maksimal Rp3.000. Dengan kebijakan tersebut, pengeluaran tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan.

Sudaryono memperkirakan pembatasan ini berpotensi menghasilkan penghematan tambahan sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun.

"Maka hari ini, tadi pagi, saya sudah pegang aturan baru untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi kita bisa hemat,” tegasnya.

Di luar efisiensi anggaran tersebut, BGN juga melakukan pengembalian dana ke kas negara. Pengembalian ini terdiri atas Rp311,25 miliar dari hasil penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah atau fiktif, serta Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, efisiensi dan pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan anggaran program dikelola secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

“Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp44 triliun,” ujarnya.

Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 yang menempatkan integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan. BGN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola program agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.

“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Melalui berbagai langkah efisiensi dan penguatan akuntabilitas tersebut, BGN menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan memastikan anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.