Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Khusus HUT ke-81 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026. Rapat tersebut beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR dalam rangka HUT ke-81 DPR dan penyampaia (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Polisi menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 20 perusahaan tersebut, empat di antaranya merupakan korporasi penanaman modal asing (PMA) atau investor asing.
Polri sendiri menangani sebanyak 104 laporan terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta agar proses hukum dapat dijalankan secara transparan dan berkeadilan.
Ia menilai, permasalahan karhutla telah menimbulkan banyak dampak serta menyulitkan kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya.
Atas itu, Puan meminta Polri bisa menangani penegakan hukum pada kasus karhutla secara berkeadilan. Khususnya bagi masyarakat yang terdampak.
"Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman," ujar Puan, Jumat, 30 Oktober 2026.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan perhatian kepada masyarakat selama proses hukum berlangsung.
Perhatian, kata dia perlu menjangkau keluarga yang menanggung beberapa dampak sekaligus, termasuk ketika penghasilan berkurang dan biaya kebutuhan bertambah.
Ia menilai penting kepastian bagi masyarakat ketika keputusan terhadap perusahaan memengaruhi kegiatan ekonomi setempat.
Pemerintah pun perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pekerja dan usaha kecil sesuai kewenangan, dengan tetap menjalankan proses hukum serta kewajiban pihak yang bertanggung jawab.
"Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka," jelas dia.
Ia turut menyoroti kepercayaan masyarakat akan semakin kuat kepada negara, jika perkembangan perkara disertai tindak lanjut yang dapat mereka rasakan.
"Penjelasan pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan," kata Puan.
Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal penanganan karhutla melalui komisi-komisi terkait, termasuk dari sisi penegakan hukum. "Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
