Survei 2 Tahun Prabowo-Gibran: Publik Puas Kinerja Pemerintah di Pertahanan hingga Penegakan Hukum

Ntvnews.id, Jakarta - Survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) menunjukkan sebanyak 57,4 persen publik merasa puas dengan jalannya pemerintahan dua tahun usia pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu di antara yang menyatakan puas tersebut, ada 7,3 persen yang sangat puas dipimpin oleh duet Prabowo-Gibran. 

Fakta lain terungkap, tingkat ketidakpuasan publik juga cukup tinggi mencapai 40,0 persen, di antaranya 3,7 persen merasa sangat tidak puas dan sisanya 2,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

"Kepuasan publik menyentuh angka 57,4 persen pada dua tahu pertama pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch dalam keterangan tertulis, Sabtu 31 Oktober 2026.

Baca juga: Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Diproyeksi Naik pada Kuartal IV 2026

Publik Puas soal Hankam dan Hukum

Jika dilihat berdasarkan bidang kerjanya, kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dirasakan dalam bidang pertahanan dan keamanan. 

“Sebanyak 70,4 persen publik merasa puas kinerja di bidang hankam, dengan 24,9 persen saja yang merasa tidak puas dan sisanya 4,7 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab,” jelas Taufik.

Menurut Taufik, latar belakang Prabowo sebagai sosok militer dan pengalamannya menjabat Menteri Pertahanan berkorelasi terhadap tingginya kepuasan publik di bidang hankam. 

“Dalam masa yang singkat, Prabowo berupaya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dengan pengadaan sejumlah alutsista strategis dan modern,” lanjut Taufik.

Kepuasan tinggi juga dirasakan di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang mencapai 62,1 persen. Hanya 34,1 persen yang merasa tidak puas dan sisanya 3,2 persen tidak tahu/tidak jawab. 

“Di era Prabowo-Gibran, kasus-kasus korupsi besar diungkap tanpa pandang bulu, termasuk yang menyasar program andalan Prabowo seperti program makan bergizi gratis (MBG),” tandas Taufik.

Bidang-bidang lain yang cukup mendapat apresiasi publik adalah politik dan stabilitas (54,3 persen), pendidikan dan kesehatan (51,9 persen), serta kebudayaan dan kehidupan beragama (50,1 persen).

“Meskipun terjadi guncangan dan gejolak sosial-politik, tapi tidak mengarah pada situasi ketidakstabilan, dengan besarnya dukungan partai-partai dan berbagai kekuatan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," terang Taufik.

Baca juga: Survei 2 Tahun Kabinet Merah Putih: Pigai dan Nusron Menteri Terburuk

Sebaliknya, bidang ekonomi hanya memperoleh kepuasan 43,8 persen, dengan ketidakpuasan lebih tinggi mencapai 50,6 persen dan sisanya 5,6 persen tidak tahu/tidak jawab. 

“Melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya IHSG, hingga pergantian pos Menteri Keuangan setiap tahun menjadi indikator masalah serius di bidang ekonomi yang harus dihadapi Prabowo,” kata Taufik.

Demikian pula dengan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana, tingkat kepuasan publik jatuh di titik terendah sebesar 31,3 persen. 

Mayoritas merasa tidak puas hingga mencapai 51,1 persen, dan sisanya 17,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

“Serangkaian bencana yang melanda Indonesia hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan publik, bahkan dampaknya dirasakan hingga ke negara-negara tetangga dengan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian,” tegas Taufik.

Baca juga: Survei Poltracking: Mayoritas Warga Nilai Kondisi Ekonomi Keluarga Baik

Kepuasan Program MBG di Peringkat Keempat

Terjadi pergeseran dalam hal penilaian publik terhadap program-program prioritas pemerintah Prabowo-Gibran. 

“Dalam dua tahun pemerintahan, program MBG yang semula diunggulkan kini hanya menempati peringkat keempat kepuasan publik, sebesar 10,2 persen,” ungkap Taufik.

“Berbagai persoalan yang mendera, dari soal kasus-kasus keracunan makanan hingga korupsi di tubuh jajaran petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), menggerus tingkat kepuasan publik,” jelas Taufik. 

Dalam dua bulan saja kepemimpinan BGN berganti, seiring pengungkapan kasus korupsi BGN yang disebut-sebut melibatkan orang-orang dekat Prabowo. 

“Pemerintah melakukan efisiensi program dengan menahan perluasan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta refocusing anggaran,” terang Taufik.

Dengan merosotnya MBG di mata publik, program-program lain menjadi dinilai lebih positif seperti pemeriksaan kesehatan gratis (18,4 persen), renovasi sekolah rusak (17,8 persen), hingga swasembada pangan, energi, dan air (12,8 persen).

“Tidak ada program yang menonjol secara spesifik, memperlihatkan belum ada keberhasilan signifikan dalam momentum dua tahun pemerintahan,” tegas Taufik. 

Menurutnya pemerintah perlu menata ulang program-program yang ada, maupun menggenjot program baru yang baru digulirkan dalam tahun ini, seperti pembangunan PLTS 100 GW, biodiesel B50, dan pembukaan rekening bank untuk penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Survei PPI: 62,2 Persen Responden Setuju Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

Program-program prioritas lainnya adalah Sekolah Rakyat yang dinilai memuaskan sebesar 6,5 perse, bansos dan subsidi upah (5,2 persen), dan pembangunan 3 juta rumah (3,0 persen). 

“Program unggulan Prabowo lainnya seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hanya dinilai memuaskan sebesar 2,2 persen,” ujar Taufik.

Program prioritas berikutnya adalah Sekolah Unggul Garuda (2,0 persen) serta pendirian Danantara dan penataan BUMN (1,7 persen). Masih ada program-program lainnya (7,3 persen), sedang sisnya 13,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Survei IndocPolls dilakukan pada 15-20 Oktober 2026, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 38 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.